BANDUNG BARAT-GMN,- Anggota Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Golkar, Tati Supriati Irwan, S.Sos., melaksanakan kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bandung Barat. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Kantor Desa Karyawangi, Kecamatan Parongpong, Jumat (23/10/2026).
Kegiatan ini menjadi momentum untuk mempererat silaturahmi sekaligus menyerap aspirasi masyarakat terkait pelaksanaan program dan kebijakan pemerintah, khususnya yang berkaitan dengan bidang kerja Komisi II DPRD Jawa Barat.
Tati Supriati Irwan mengatakan, kegiatan pengawasan tersebut bertujuan untuk mengetahui sejauh mana berbagai kebijakan dan program pemerintah telah diterima serta dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di tingkat desa.
“Yang pertama memang silaturahmi, menyapa warga masyarakat yang ada di Bandung Barat. Terkait tugas saya sebagai anggota DPRD, kami juga memiliki program dan melaksanakan pengawasan,” ujar Tati Kepada Global Media News.
Ia menjelaskan, pengawasan diperlukan untuk memastikan program pemerintah tidak hanya tersalurkan secara administratif, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Sebagai anggota Komisi II DPRD Jawa Barat, Tati secara khusus menyoroti pelaksanaan program di sektor yang menjadi ruang lingkup komisinya, termasuk pertanian, peternakan, perkebunan, serta berbagai bentuk bantuan pemberdayaan masyarakat.
Menurutnya, melalui kegiatan tersebut, pihaknya ingin mengetahui program apa saja yang telah diterima masyarakat, sejauh mana pelaksanaannya, serta apakah bantuan yang diberikan sudah dimanfaatkan secara optimal.
“Harapannya, program-program terkait Komisi II, di mana pun saya hadir di desa-desa, tetap bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Bandung Barat. Program yang diberikan pemerintah harus benar-benar dimanfaatkan dan bisa dikembangkan,” ungkapnya.
Tati menegaskan, keberhasilan program pemerintah tidak hanya diukur dari penyaluran bantuan, tetapi juga dari keberlanjutan pemanfaatannya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Kades Karyawangi Soroti Infrastruktur dan Potensi CSR
Sementara itu, Kepala Desa Karyawangi, Kecamatan Parongpong, Dadang Sudayat, menyambut positif kegiatan pengawasan yang dilakukan anggota DPRD Provinsi Jawa Barat tersebut.
Menurut Dadang, kegiatan seperti ini penting untuk membuka ruang komunikasi antara masyarakat, pemerintah desa, dan wakil rakyat. Ia berharap agenda penyerapan aspirasi tidak berhenti pada satu kali pertemuan, tetapi dapat berlanjut sehingga berbagai kebutuhan warga bisa diperjuangkan.
“Alhamdulillah, ini hal yang positif. Mudah-mudahan bisa berlanjut, artinya tidak hanya satu kali saja. Aspirasi masyarakat bisa disampaikan dan dikawal,” kata Dadang kepada Global Media News.
Dalam kesempatan tersebut, Dadang turut menyoroti persoalan infrastruktur jalan yang masih menjadi perhatian masyarakat. Selain itu, ia juga menyampaikan harapan agar potensi program tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) dari PDAM Tirtawening dapat memberikan manfaat lebih optimal bagi Desa Karyawangi.
Ia menyebutkan, terdapat sumber air yang berkaitan dengan PDAM Tirtawening di wilayah tersebut. Namun, menurutnya, manfaat yang dirasakan masyarakat dari potensi tersebut dinilai belum maksimal.
Dadang berharap aspirasi mengenai infrastruktur maupun peluang dukungan program CSR dapat disampaikan kepada pihak terkait dan dikawal agar berpeluang ditindaklanjuti.
Ia juga menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam mendukung pembangunan daerah. Partisipasi warga dinilai menjadi salah satu faktor penting agar program pemerintah maupun berbagai bentuk dukungan pembangunan dapat berjalan sesuai kebutuhan di lapangan.
“Harapannya, masyarakat juga bisa berpartisipasi dalam rangka memajukan daerahnya masing-masing,” ujarnya.
Melalui kegiatan pengawasan ini, diharapkan komunikasi antara DPRD, pemerintah desa, dan masyarakat semakin kuat. Dengan demikian, berbagai program pemerintah dapat dievaluasi berdasarkan kebutuhan riil warga serta diarahkan agar manfaatnya lebih optimal bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bandung Barat.
