CIMAHI-GMN – Kejaksaan Negeri (Kejari) Cimahi bersama Pemerintah Kota Cimahi memperkuat upaya menjaga kerukunan dan toleransi melalui kegiatan silaturahmi dan pembinaan Tim Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan dalam Masyarakat (PAKEM) bersama pengurus serta anggota Aliran Kebatinan Perjalanan Kota Cimahi, Kamis (22/10/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Kantor Sekretariat Dewan Musyawarah Daerah Aliran Kebatinan Perjalanan, Jalan Sentral Gang Pasewakan No. 171, Cibabat, Kecamatan Cimahi Utara, tersebut menjadi wadah dialog antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan komunitas penghayat kepercayaan untuk memperkuat komunikasi serta membangun pemahaman bersama di tengah keberagaman masyarakat.
Dari Kejari Cimahi, kegiatan dihadiri Kepala Seksi Intelijen Fajrian Yustiardi, S.H., M.H., didampingi Kepala Subseksi Intelijen Devita Murtiyanti, S.H., Nursetyo Ramadhan, S.H., Jaksa Fungsional Intelijen Muhammad Ichsan, S.H., serta staf Intelijen Kejari Cimahi.
Turut hadir Kepala Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Cimahi Wahyana Meiliansyah, S.IP., M.IP., Ketua Aliran Kebatinan Perjalanan Kota Cimahi Abah Mimin, jajaran Kesbangpol, serta perwakilan Dinas Pendidikan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kota Cimahi.
Perkuat Dialog dan Penghormatan terhadap Keberagaman
Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya membangun hubungan yang harmonis antara pemerintah dan komunitas penghayat kepercayaan. Melalui komunikasi langsung, para pihak dapat bertukar informasi, memahami kebutuhan masyarakat, sekaligus memperkuat nilai toleransi, wawasan kebangsaan, dan ketenteraman di Kota Cimahi.
Sinergi lintas instansi dinilai penting agar pembinaan tidak sebatas kegiatan seremonial, tetapi berlanjut pada koordinasi yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Kesbangpol berperan dalam penguatan ideologi dan wawasan kebangsaan. Sementara itu, Kejari Cimahi melalui Bidang Intelijen mendukung pelaksanaan fungsi koordinasi PAKEM serta langkah pencegahan melalui komunikasi dan pembinaan sesuai tugas dan kewenangannya.
Adapun perangkat daerah lainnya dapat berkontribusi sesuai bidang masing-masing, termasuk dalam mendukung akses pendidikan dan pelayanan administrasi kependudukan bagi penghayat kepercayaan.
Dengan koordinasi yang terbuka, potensi kesalahpahaman diharapkan dapat diantisipasi sejak dini. Persoalan yang berkaitan dengan pelayanan publik juga dapat ditindaklanjuti melalui instansi yang memiliki kewenangan.
Hak Penghayat Kepercayaan Dilindungi Konstitusi
Penguatan kerukunan masyarakat juga berkaitan erat dengan penghormatan terhadap hak konstitusional setiap warga negara.
Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin kemerdekaan setiap penduduk untuk memeluk agama dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya.
Selain itu, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 memperkuat perlindungan hak konstitusional penghayat kepercayaan, khususnya dalam administrasi kependudukan.
Landasan tersebut menegaskan bahwa keberagaman harus disikapi dengan penghormatan terhadap martabat manusia, kesetaraan, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
Perbedaan keyakinan tidak seharusnya menjadi penghalang bagi komunikasi dan kerja sama dalam kehidupan bermasyarakat. Sebaliknya, dialog yang terbuka dapat menjadi sarana membangun kepercayaan sekaligus memperkuat persatuan.
PAKEM Kedepankan Koordinasi dan Pencegahan
Dalam pelaksanaan tugas PAKEM, koordinasi antarlembaga memiliki peran penting untuk mendukung deteksi dini, pertukaran informasi, serta pencegahan potensi gangguan ketertiban dan ketenteraman masyarakat.
Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 menjadi salah satu landasan pengaturan fungsi koordinasi dan kerja sama dengan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, serta organisasi terkait dalam bidang pengawasan aliran kepercayaan dan aliran keagamaan dalam masyarakat.
Pelaksanaan fungsi tersebut perlu dilakukan secara profesional dan proporsional, dengan mengedepankan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan serta tetap menghormati hak-hak masyarakat.
Melalui kegiatan silaturahmi dan pembinaan ini, Tim PAKEM Kota Cimahi bersama pemerintah daerah dan unsur terkait diharapkan dapat terus memperkuat hubungan dengan komunitas penghayat kepercayaan.
Upaya tersebut dapat diwujudkan melalui dialog berkelanjutan, edukasi hukum, penguatan wawasan kebangsaan, serta koordinasi pelayanan publik sesuai tugas dan kewenangan masing-masing instansi.
Kejari Cimahi menegaskan komitmennya untuk menjalankan tugas dan kewenangan secara profesional, proporsional, dan humanis, termasuk mendukung pemeliharaan ketertiban dan ketenteraman umum melalui koordinasi serta pendekatan preventif.
Dengan komunikasi yang terjaga dan penghormatan terhadap hak setiap warga negara, Kota Cimahi diharapkan semakin mampu menciptakan lingkungan sosial yang aman, inklusif, dan harmonis.
Merawat kerukunan bukan hanya tugas pemerintah atau aparat penegak hukum, melainkan tanggung jawab seluruh elemen masyarakat. Dialog, toleransi, dan penghormatan terhadap keberagaman menjadi fondasi penting dalam menjaga persatuan di Kota Cimahi.
