BANDUNG BARAT-GMN,- Pemerintah Kabupaten Bandung Barat melalui Dinas Perikanan dan Peternakan resmi meluncurkan JARING MINA SPPG, sebuah model tata kelola rantai pasok perikanan yang menghubungkan produksi ikan lokal dengan kebutuhan pangan bergizi dalam program Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Program bertajuk “Penguatan Jaringan Perikanan dan KDMP untuk Mendukung SPPG” tersebut diluncurkan di UPTD Pembenihan Ikan, Desa Cisomang Barat, Kecamatan Cikalongwetan, Kabupaten Bandung Barat, Kamis (1/10/2026).
Peluncuran JARING MINA SPPG dihadiri Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Bandung Barat Duddy Prabowo, Asisten III Bidang Administrasi Umum Rini Sartika, Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Sri Dustirawati, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Siti Aminah Anshoriah, Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi Regional Bandung Ramzi, Widyaiswara Pusjar SKTAN LAN Dr. Ayi Nasrudin, mitra SPPG, pelaku usaha perikanan, serta 24 kepala desa penerima bantuan Kolam Mini RAS dari Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Bandung Barat drh. Wiwin Aprianti, M.Si., selaku penggagas JARING MINA SPPG, menjelaskan bahwa program tersebut tidak sekadar diarahkan untuk meningkatkan produksi ikan.
JARING MINA SPPG dirancang sebagai ekosistem rantai pasok yang mempertemukan berbagai aktor mulai dari penyedia benih, pembudidaya, kelembagaan ekonomi desa, unit pengolahan ikan hingga SPPG sebagai pengguna produk.
Dalam skema tersebut, UPTD Pembenihan Ikan berperan menyediakan benih berkualitas. Selanjutnya, KDMP bersama pembudidaya menjalankan produksi sekaligus memperkuat fungsi agregasi ekonomi desa.
Hasil produksi kemudian dapat diolah oleh Unit Pengolahan Ikan (UPI) sehingga memiliki nilai tambah sebelum disalurkan kepada SPPG untuk mendukung kebutuhan pangan bergizi.
“JARING MINA SPPG merupakan model Integrated Local Fish Supply Chain Governance yang mengintegrasikan aktor, proses, kebijakan dan data,” demikian substansi paparan program yang disampaikan Wiwin.
Melalui konsep tersebut, pola produksi tidak lagi semata-mata berorientasi pada kemampuan menghasilkan ikan, tetapi diarahkan berdasarkan kebutuhan pasar atau demand-driven.
Kebutuhan SPPG menjadi salah satu dasar dalam menyusun produksi, sehingga diharapkan terdapat kepastian penyerapan atau offtake, standar mutu, kontinuitas pasokan, serta distribusi yang lebih terukur.
KDMP Didorong Jadi Penggerak Ekonomi Desa
Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bandung Barat Sri Dustirawati menekankan pentingnya memperkuat peran KDMP agar tidak berhenti sebagai kelembagaan formal.
Menurutnya, keterlibatan KDMP dalam rantai pasok JARING MINA SPPG dapat membuka ruang bagi desa untuk mengembangkan aktivitas ekonomi berbasis potensi masyarakat.
KDMP diharapkan dapat berperan dalam budidaya sekaligus mengagregasi hasil produksi pembudidaya, sehingga aktivitas ekonomi di tingkat desa menjadi lebih terorganisasi.
Penguatan kapasitas pengelola, tata kelola usaha, pencatatan keuangan, serta kemampuan membangun kemitraan menjadi bagian penting agar fungsi tersebut dapat berjalan secara berkelanjutan.
SPPG Tekankan Mutu dan Kontinuitas Pasokan
Sementara itu, Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi Regional Bandung Ramzi menyampaikan bahwa keberhasilan JARING MINA SPPG tidak cukup hanya diukur dari jumlah ikan yang berhasil diproduksi.
Pasokan yang masuk ke SPPG harus mampu memenuhi aspek jumlah, mutu, kontinuitas, keamanan pangan, serta kebutuhan menu.
Karena itu, hubungan antara pembudidaya, KDMP, UPI dan SPPG perlu dibangun berdasarkan kebutuhan nyata di lapangan.
Dengan pola tersebut, produk perikanan lokal diharapkan dapat masuk ke dalam rantai pemenuhan pangan bergizi secara lebih terencana.
Dorong Perubahan Tata Kelola
Widyaiswara Pusjar SKTAN LAN Dr. Ayi Nasrudin, M.Pd., selaku coach bagi Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Bandung Barat, menilai JARING MINA SPPG merupakan bagian dari upaya perubahan tata kelola.
Perubahan yang dibangun bukan hanya menyangkut peningkatan produksi, melainkan bagaimana seluruh aktor bekerja dalam satu sistem dengan tujuan, proses bisnis, indikator dan mekanisme monitoring yang jelas.
Karena itu, program tersebut diperkuat melalui regulasi, kelembagaan, kemitraan, SOP, proses bisnis serta pemanfaatan teknologi digital untuk monitoring.
24 Desa Terima Bantuan Benih Ikan
Dalam kegiatan tersebut juga dilakukan penyerahan simbolis bantuan benih ikan kepada 24 desa penerima bantuan Kolam Mini RAS.
Bantuan tersebut menjadi stimulan agar desa penerima dapat memulai aktivitas budidaya yang terhubung dengan ekosistem JARING MINA SPPG.
Rantai pasok yang ingin dibangun antara lain dimulai dari benih yang disediakan UPTD Pembenihan Ikan, kemudian dibudidayakan melalui KDMP atau Mini RAS, diolah oleh UPI, hingga menjadi bagian dari menu SPPG.
Sebagai bentuk komitmen, sejumlah pihak juga menandatangani Pakta Integritas JARING MINA SPPG.
Pakta tersebut ditandatangani Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan drh. Wiwin Aprianti, Kepala Bidang Perikanan Dindin Rustandi, Kepala Bidang Bina Usaha Riyan Haskar Rayka Apriyanto, Kepala UPTD Pembenihan Ikan Asep Devi Virmansyah, perwakilan UPI Petekres Rizki Maulana, serta Ketua KDMP Desa Mekarsari Kecamatan Cipongkor Elfan Andriawan.
Dari Benih hingga Pangan Bergizi
Mewakili Bupati Bandung Barat, Asisten I Duddy Prabowo menyampaikan dukungan terhadap implementasi JARING MINA SPPG.
Ia menekankan agar kolaborasi yang dibangun tidak berhenti pada kegiatan administratif maupun seremoni, tetapi menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat.
Kolaborasi pemerintah daerah, pemerintah desa, koperasi, pembudidaya, pelaku pengolahan dan SPPG diharapkan mampu mempertemukan potensi perikanan lokal dengan kebutuhan pangan bergizi.
“Dari benih menjadi pangan bergizi, dari desa menggerakkan ekonomi, dari kolaborasi menjadi perubahan,” menjadi pesan utama yang diusung dalam pengembangan JARING MINA SPPG.
Peluncuran program ditandai dengan pemukulan kentungan secara bersama-sama oleh jajaran pemerintah daerah, Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi Regional Bandung, LAN, serta Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Bandung Barat.
Ke depan, program tersebut diarahkan melalui sejumlah tahapan, mulai dari pemetaan kebutuhan dan produksi, penyusunan SOP serta kerja sama, pembangunan dashboard monitoring, hingga pembuktian rantai pasok melalui proyek percontohan.
Jika berjalan sesuai desain, JARING MINA SPPG diharapkan mampu memperkuat kepastian pasar bagi pembudidaya, meningkatkan produktivitas KDMP, mendorong nilai tambah produk UPI, sekaligus memperkuat ekonomi desa melalui pemanfaatan potensi perikanan lokal.
Program ini juga diarahkan menjadi model tata kelola perikanan yang lebih terintegrasi, transparan dan berkelanjutan, dengan kebutuhan pangan bergizi masyarakat sebagai salah satu tujuan utama.
