BANDUNG BARAT-GMN,- DPRD Kabupaten Bandung Barat mendorong perubahan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan agar menjadi instrumen untuk memperkuat ekonomi kerakyatan.
Melalui perubahan regulasi tersebut, keberadaan pasar modern di Kabupaten Bandung Barat diharapkan dapat berkembang secara seimbang tanpa menggeser keberlangsungan usaha warung tradisional, pasar rakyat, maupun pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Pimpinan DPRD Kabupaten Bandung Barat, Asep Dedi, mengatakan pengaturan pasar modern harus mempertimbangkan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat di sekitar lokasi usaha. Penentuan titik minimarket, supermarket, maupun pusat perbelanjaan dinilai perlu dilakukan secara proporsional agar tidak menimbulkan dampak terhadap usaha kecil yang telah lebih dahulu berkembang.
“Sehingga bagaimana dalam Perda ini nanti ke depan, kami berharap bahwa yang namanya ekonomi kerakyatan itu betul-betul berpihak terhadap masyarakat. Harus ada pengaturan pasar-pasar modern, baik itu dari keberadaan posisi titiknya, jangan sampai juga mengganggu ekonomi kerakyatan, warung-warung tradisional, UMKM yang ada di daerah,” ujar Asep Dedi, Rabu (11/11/2026).
Selain mengatur lokasi dan keberadaan pasar modern, DPRD KBB juga menyoroti pentingnya membangun kemitraan antara toko swalayan dengan pelaku UMKM lokal.
Menurut Asep Dedi, produk-produk unggulan asal Kabupaten Bandung Barat perlu mendapatkan kesempatan untuk masuk ke jaringan pemasaran minimarket dan toko modern. Langkah tersebut diharapkan dapat membuka akses pasar yang lebih luas sekaligus meningkatkan daya saing produk UMKM daerah.
“Yang paling penting adalah bagaimana pasar-pasar modern juga ini melibatkan pelaku usaha kecil dan menengah UMKM di Kabupaten Bandung Barat. Seperti halnya minimarket-minimarket di Bandung Barat juga bagaimana ke depan harus betul-betul bisa mengakomodir pelaku-pelaku usaha kecil, produk-produk daerah Bandung Barat,” ungkapnya.
Dalam materi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) perubahan tersebut, sejumlah ketentuan turut disesuaikan. Di antaranya mengenai persyaratan pendirian pasar rakyat yang dikelola pihak swasta dengan memperhatikan kondisi sosial ekonomi masyarakat, kemitraan dengan UMKM lokal, penyerapan tenaga kerja setempat, hingga dampak terhadap pasar yang telah beroperasi.
Pengaturan jam operasional toko swalayan juga menjadi bagian dari materi perubahan. Termasuk di dalamnya ketentuan operasional pada hari besar keagamaan dan hari libur nasional.
Selain itu, rancangan perubahan Perda tersebut turut menyesuaikan sistem perizinan melalui Online Single Submission (OSS). Regulasi juga diarahkan untuk memberikan kemudahan perizinan bagi pelaku usaha mikro dan kecil yang beraktivitas di pasar rakyat.
Pelaku usaha kecil dan menengah setempat diharapkan mendapat ruang lebih besar dalam penyelenggaraan usaha minimarket. Sementara dari sisi pengawasan, pemerintah akan melibatkan perangkat daerah terkait secara terintegrasi, termasuk dalam penerapan sanksi administratif bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan.
Melalui perubahan Perda Nomor 7 Tahun 2022 ini, DPRD Kabupaten Bandung Barat berharap tercipta iklim perdagangan yang sehat, adil, dan berkelanjutan.
Keberadaan pasar modern diharapkan tidak hanya mendorong pertumbuhan sektor perdagangan, tetapi juga berjalan seiring dengan perkembangan pasar rakyat, warung tradisional, dan UMKM lokal sebagai bagian penting dari penguatan ekonomi masyarakat Kabupaten Bandung Barat.
