CIMAHI–GMN,- Pemerintah Kota Cimahi mematangkan strategi ketahanan pangan dan perbaikan gizi masyarakat melalui penyempurnaan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal (RAD PG BPSDL) Tahun 2026–2030. Program ini diarahkan untuk memperkuat ketersediaan pangan, meningkatkan kualitas gizi keluarga, sekaligus menekan angka stunting.
Penyempurnaan rancangan tersebut dibahas dalam konsultasi publik yang digelar di Ballroom Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Cimahi, Selasa (27/10/2026). Forum ini menjadi ruang bagi perangkat daerah, tenaga ahli, instansi terkait, dan berbagai pemangku kepentingan untuk memberikan masukan sebelum dokumen rencana aksi difinalisasi.
Wali Kota Cimahi Ngatiyana, yang menutup kegiatan tersebut, menegaskan bahwa pembangunan pangan dan gizi harus memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Menurutnya, keberhasilan program tidak cukup diukur dari dokumen perencanaan, tetapi juga dari terpenuhinya kebutuhan pangan keluarga dan meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat.
“Pastikan pangan mendukung perbaikan gizi, dorong konsumsi beragam, bergizi, seimbang, dan aman. Prioritaskan seribu hari pertama kehidupan, disertai penyiapan gizi remaja dan calon ibu, padukan dengan pelayanan kesehatan, air bersih, sanitasi, dan perlindungan keluarga rentan,” pesannya.
Perkuat Ketahanan Pangan di Tengah Keterbatasan Lahan
Ngatiyana menyoroti karakteristik Kota Cimahi yang memiliki keterbatasan lahan pertanian dan masih bergantung pada pasokan pangan dari daerah lain. Kondisi tersebut menuntut strategi yang terintegrasi, mulai dari penguatan kerja sama antardaerah hingga optimalisasi sumber daya lokal.
Sejumlah langkah yang didorong antara lain pemanfaatan pekarangan, pengembangan pertanian perkotaan, pemberdayaan Kelompok Wanita Tani (KWT), serta penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di sektor pangan.
Selain meningkatkan produksi pangan lokal, pemerintah daerah juga perlu memperkuat sistem distribusi dan kesiapan cadangan pangan untuk mengantisipasi gangguan pasokan maupun dampak perubahan iklim.
Menurut Ngatiyana, ketersediaan pangan harus berjalan beriringan dengan keterjangkauan harga dan kualitas gizi. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya memperoleh bahan pangan yang cukup, tetapi juga mampu memenuhi kebutuhan makanan bergizi bagi seluruh anggota keluarga.
Ia berharap strategi yang disusun dapat memperkuat ketahanan pangan daerah sekaligus mendukung tumbuh kembang anak secara sehat dan optimal.
RAD Pangan dan Gizi Libatkan Berbagai Pemangku Kepentingan
Konsultasi publik tersebut menghadirkan Dr. Ir. Yayuk Farida Baliwati, M.S., Lektor Kepala Departemen Gizi Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor (IPB), bersama tim MWA Training & Consulting, yakni Marina Noor Prathivi, S.TP., M.M., dan Wilaga Azman Kharis, S.E., M.Si.
Tim pemapar memberikan penjelasan mengenai penyempurnaan matriks rencana aksi, khususnya terkait prioritas kegiatan, indikator keberhasilan, target yang ingin dicapai, serta pembagian peran masing-masing pihak.
Peserta kemudian menyampaikan pertanyaan, tanggapan, dan usulan perbaikan berdasarkan kebutuhan wilayah serta kondisi pelayanan di lapangan. Masukan juga diberikan oleh Firstea Octa Merryana, S.Pt., M.Si., Perencana Ahli Muda Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Bappeda Provinsi Jawa Barat.
Sekitar 80 peserta mengikuti forum tersebut. Mereka berasal dari Bappeda Provinsi Jawa Barat, perangkat daerah Kota Cimahi, instansi vertikal, Bulog, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), TP PKK, organisasi profesi, kelompok tani, dunia usaha, tenaga ahli, hingga tim teknis penyusun.
Seluruh masukan, baik yang disampaikan secara langsung maupun melalui lembar saran, akan menjadi bahan evaluasi tim penyusun bersama perangkat daerah sebelum rancangan dokumen dan matriks rencana aksi ditetapkan.
Telah Melalui Tiga Tahap FGD
Kepala Bapperida Kota Cimahi, Adet Chandra Purnama, S.T., M.M., dalam laporannya menjelaskan bahwa penyusunan RAD PG BPSDL telah melalui tiga kali forum diskusi kelompok terarah atau focus group discussion (FGD).
FGD pertama dilaksanakan pada Juli 2026 dengan fokus mengevaluasi pelaksanaan program tahun 2025 dan memetakan berbagai persoalan. Selanjutnya, FGD kedua pada Agustus 2026 membahas pendalaman data serta indikator, sedangkan FGD ketiga pada September 2026 diarahkan untuk mempertajam rancangan dokumen dan matriks rencana aksi.
Rangkaian pembahasan tersebut menjadi landasan untuk menyusun program yang lebih terukur, sesuai kebutuhan masyarakat, dan dapat dilaksanakan secara lintas sektor.
Dalam arahannya, Ngatiyana meminta agar sasaran program, indikator, target, penanggung jawab, serta kebutuhan pendanaan dirumuskan secara jelas. Seluruh rencana juga harus selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), serta dokumen perencanaan dan penganggaran setiap perangkat daerah.
Bapperida Kota Cimahi diminta mengoordinasikan tindak lanjut bersama perangkat daerah dan mitra pembangunan, termasuk dalam pelaksanaan, pemantauan, serta evaluasi program secara berkala.
Melalui langkah tersebut, setiap kendala diharapkan dapat segera diselesaikan secara lintas sektor, sementara program yang belum efektif dapat diperbaiki berdasarkan hasil evaluasi.
“Mudah-mudahan program ini bisa terealisasi, meningkatkan taraf hidup masyarakat, bagaimana pangannya tercukupi, bagaimana lahan yang ada bisa terpenuhi dan isinya terpenuhi sehingga anak-anak kita berkembang sehat, dan mengurangi stunting,” pungkas Ngatiyana.
Penyempurnaan RAD PG BPSDL 2026–2030 diharapkan menjadi pijakan bagi Kota Cimahi dalam membangun sistem pangan yang tangguh, meningkatkan pemenuhan gizi keluarga, serta memperkuat upaya pencegahan stunting melalui kolaborasi pemerintah dan masyarakat berbasis potensi sumber daya lokal.
