Dalam Arsitektur penegakan hukum nasional, kepastian yurisdiksi merupakan elemen fundamental yang menentukan efektivitas pelayanan kecepatan penanganan perkara, serta hadirnya Negara ditengah masyarakat.
Kabupaten Bandung Barat (KBB), yang sejak lebih dari satu decade berdiri sebagai daerah Otonom, hingga hari ini masih berada dalam ruang abu- abu penataan kelembagaan kejaksaan yang belum sepenuhnya menjawab kebutuhan wilayah.
Secara factual, Hubungan Geografis dan historis antara kabupaten Bandung Barat dan Kota Cimahi telah terjalin erat. Mobilitas Masyarakat, pusat aktivitas ekonomi, infrastruktur, hingga akses pelayanan publik lebih dekat serta banyak terhubung dengan Kota Cimahi.
Dari Konteks itulah muncul pandangan kuat saya bahwa Kejaksaan Negeri Cimahi merupakan Institusi yang paling logis, ideal dan proporsional untuk menaungi atau melayani wilayah Hukum Kabupaten Bandung Barat.
Kedekatan Wilayah ini bukan hanya sekadar soal jarak, tatapi juga berkaitan langsung dengan Efisiensi Pelayanan, penanganan perkara, konsultasi hukum, hingga koordinasi lintas Institusi akan lebih cepat dan presisi, ketika yurisdiksi Lembaga hukum berada pada wilayah yang secara geografis maupun sosial terhubung dengan masyarakat yang dilayaninya.
Begitu pun sebaliknya, Kejaksaan Negeri Bale bandung membawahi wilayah Kabupaten induk (Bandung) telah dibebani cakupan wilayah yang sangat luas dan kompleks.
Penambahan tanggung jawab atas wilayah hukum kabupaten Bandung Barat apabila terus terusan dipaksakan hanya akan memperbesar beban tugas kelembagan serta berpotensi menurunkan kualitas pelayanan hukum kepada publik.
Oleh karena itu pertanyaan besar yang mengemuka ialah, mengapa hingga kini belum ada penataan ulang yang lebih rasional dan adaptif?. Dalam perspektif tata Kelola pemerintahan modern, penataan yurisdiksi bukan sekadar keputusan administratif, akan tetapi juga strategi layanan publik.
Perlu diketahui, bahwa Kabupaten bandung Barat merupakan Kawasan strategis dengan pertumbuhan ekonomi yang signifikan, peningkatan investasi , dan dinamika sosial yang memerlukan sentuhan penegakan hukum yang sigap dan terukur.
Ketidakjelasan yurisdiksi Kejaksaan justru berisiko terciptanya ketidakefektifan yang diduga dapat merugikan masyarakat. Jadi sudah waktunya Kejaksaan Agung Bersama kejaksaan Tinggi Jawa Barat melakukan tela’ah komprehensif terhadap kebutuhan kelembagaan di wilayah ini.
Terdapat dua pilihan strategis yang sama- sama layak untuk jadi bahan pertimbangan para pemangku kebijakan, yang pertama menetapkan Kabupaten Bandung Barat secara resmi masuk dalam yurisdiksi Kejaksaan Negeri Cimahi atau membentuk Kejaksaan Negeri Bandung Barat sebagai institusi mandiri, sebagaimana banyak kabupaten yang berdiri lebih belakangan tetapi telah memiliki Kejari sendiri.
Kedua Opsi tersebut akan mengakhiri ketidakpastian dan dapat menghadirkan kepastian layanan hukum bagi lebih dari satu juta penduduk Kabupaten bandung Barat.
Tentunya, Ketika Negara berbicara tentang pembangunan dan penegakan hukum, maka penataan kelembagaan merupakan Langkah prioritas yang harus segera dituntaskan.
Kabupaten bandung Barat menunggu, dan publik berhak memperoleh penegakan hukum yang tidak hanya tegas, tetapi juga terdekat, tercepat dan terjelas dari sisi yurisdiksi.
‘’kepastian wilayah bukan sekadar peta, tapi merupakan jaminan kehadiran negara dalam pelayanan hukum yang adil dan efektif.
Saya sebagai Insan media, tidak ada salahnya kan, menyampaikan pendapatnya dan menilai bahwa pentaan ulang yurisdiksi bukan lagi wacana, tapi jadi kebutuhan yang mendesak.
Kabupaten Bandung Barat harus mendapatkan representasi kelembagaan yang jelas , apakah dapat masuk Kejari Cimahi atau dibentuk Kejari Bandung Barat yang berdiri sendiri?.
