BANDUNG BARAT-GMN,- Aksi unjuk rasa damai yang digelar secara serentak di tigak titik sekaligus oleh Koalisi Rakyat Bandung Barat dan Aliansi Aktivis Anti Korupsi berlangsung panas namun kondusif pada Senin (13/10/2025).
Ratusan massa aksi memulai aksinya sejak pukul 11.00 WIB di kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Barat (Kejati Jabar). Namun, karena Kepala Plt Kejati tidak hadir dan hanya diwakili oleh Kasi Intel, massa melanjutkan pergerakan ke Gedung Bupati Bandung Barat. Sayangnya, Bupati, Wakil Bupati, dan Sekda juga tidak berada di tempat, sehingga aksi hanya diterima oleh Asisten Administrasi Umum Setda KBB.
Tak berhenti di situ, para demonstran kemudian menuju Gedung DPRD Kabupaten Bandung Barat, yang dikenal sebagai Gedung Rakyat. Di depan gedung megah tersebut, mereka mendirikan tenda, menyalakan api unggun, dan menggelar orasi dengan membawa spanduk serta poster tuntutan.
Ketua DPRD H. M. Mahdi Turun Langsung Temui Massa
Ketua DPRD KBB H. M. Mahdi bersama Wakil Ketua DPRD Asep Dedi dan Anggota Komisi III Piter Juandys datang langsung menemui massa. Kehadiran mereka disambut riuh tepuk tangan dan yel-yel “Hidup DPRD!” dari para pendemo.
Dalam kesempatan tersebut, Mahdi menyampaikan apresiasi dan rasa hormat kepada para peserta aksi yang telah menyuarakan aspirasi rakyat Bandung Barat.
“Kami ucapkan Jazakumullahu Khairan Katsiran atas kedatangan dan aspirasi dari rekan-rekan semua. Tiga belas tuntutan ini adalah bentuk kecintaan terhadap Bandung Barat,” ujar Mahdi.
Ia menegaskan bahwa DPRD memiliki komitmen yang sama dalam memperjuangkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas.
“Kami tanpa lelah berupaya agar Bandung Barat menjadi lebih baik dari sebelumnya. Ketiga belas tuntutan ini akan kami bahas dan tindak lanjuti. Ini momentum yang kami tunggu, dorongan moral dari masyarakat,” tambahnya.
13 Tuntutan Massa yang Disampaikan ke DPRD Bandung Barat
- Bentuk tim khusus dan sidang etik pejabat daerah.
- Gunakan hak interpelasi untuk evaluasi pejabat bermasalah.
- Usut dugaan anggaran fiktif Rp500 miliar penyebab defisit daerah.
- Periksa anggota DPRD yang berkolusi dengan pejabat eksekutif.
- Tindak ASN yang terlibat korupsi.
- Nonaktifkan pejabat berinisial AZ dan DAM.
- Tolak hasil rotasi pejabat yang sarat KKN.
- Hentikan intervensi politik dalam mutasi jabatan.
- Audit proyek pengadaan 2023–2024, terutama rumah dinas.
- Wujudkan transparansi proyek di KBB.
- Tegakkan komitmen “KBB Bersih dari Proyek Titipan”.
- Bupati diminta tegas terhadap pejabat bermasalah.
- Bentuk Pansus Penanganan Korupsi KBB segera.
Mahdi juga menegaskan bahwa DPRD Bandung Barat adalah rumah rakyat.
“Jangan ragu datang ke sini. Ini rumah kita bersama. Insya Allah 13 tuntutan ini akan menggugah seluruh anggota dewan untuk lebih aktif menjalankan fungsi pengawasan,” ujarnya.
Ia menutup dengan menegaskan dukungan penuh terhadap komitmen Bupati Bandung Barat dalam upaya pemberantasan korupsi.
“Kami satu visi dalam hal ini. Mudah-mudahan langkah ini membawa kebaikan untuk masyarakat Bandung Barat.”
