BANDUNG BARAT-GMN, – Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (Pemkab KBB) kembali menunjukkan komitmennya dalam melindungi warga terdampak bencana. Sebanyak 32 Kepala Keluarga (KK) korban longsor di Desa Pasirlangu, Kecamatan Cisarua, dipastikan tetap menerima bantuan biaya sewa rumah selama sembilan bulan ke depan sambil menunggu proses relokasi permanen.
Kebijakan tersebut ditegaskan langsung oleh Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail, sebagai bentuk kepedulian pemerintah daerah terhadap masyarakat yang hingga kini belum dapat kembali ke tempat tinggal mereka karena masih berada di kawasan rawan bencana.
Menurut Jeje, keberlanjutan bantuan sewa rumah menjadi langkah penting agar warga terdampak tetap memiliki tempat tinggal yang aman, nyaman, dan layak selama proses relokasi belum terealisasi.
“Kami memastikan warga terdampak tetap memiliki tempat tinggal yang layak selama proses relokasi belum terealisasi. Karena itu bantuan biaya sewa rumah kami lanjutkan untuk sembilan bulan ke depan,” ujar Jeje.
Berdasarkan hasil pemutakhiran data terbaru, dari total warga yang terdampak longsor, sebanyak 54 KK telah kembali ke rumah masing-masing setelah lingkungan sekitar dinyatakan aman oleh pihak terkait. Namun, 32 KK lainnya masih berada di zona yang dinilai berisiko sehingga harus tetap tinggal di hunian sementara.
Untuk mendukung program tersebut, Pemkab Bandung Barat telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp120,8 juta yang digunakan untuk membiayai sewa 32 unit kamar bagi warga terdampak.
Di sisi lain, Pemkab Bandung Barat juga terus mematangkan rencana relokasi permanen bagi warga yang masih berada di wilayah rawan longsor. Meski demikian, pelaksanaan relokasi belum dapat dilakukan dalam waktu dekat karena membutuhkan anggaran yang cukup besar.
Sebagai solusi, pemerintah daerah saat ini tengah mengkaji sejumlah alternatif, termasuk skema relokasi mandiri yang dinilai dapat mempercepat penanganan dan memberikan kepastian tempat tinggal bagi masyarakat terdampak.
“Relokasi masih membutuhkan biaya yang cukup besar. Kami sedang mengkaji berbagai opsi, termasuk kemungkinan relokasi mandiri, agar penanganannya lebih efektif dan masyarakat bisa segera mendapatkan hunian yang aman,” jelasnya.
Selain menjamin ketersediaan tempat tinggal sementara, Pemkab Bandung Barat juga berkomitmen untuk terus memenuhi kebutuhan dasar warga selama masa pemulihan pascabencana berlangsung.
Saat ini, proses pencarian lahan relokasi yang aman terus dilakukan bersama pemerintah desa dan berbagai pemangku kepentingan. Sejumlah lokasi alternatif sedang dianalisis secara menyeluruh guna memastikan kawasan yang dipilih benar-benar aman dari potensi bencana di masa mendatang.
Jeje menegaskan, pemerintah daerah akan terus memperkuat koordinasi dengan seluruh pihak terkait agar proses relokasi dapat segera terealisasi dan warga terdampak memperoleh hunian yang lebih aman serta nyaman untuk jangka panjang.
“Kami akan terus berkoordinasi dengan pemerintah desa dan seluruh pihak terkait agar warga bisa secepatnya mendapatkan hunian yang layak, aman, dan nyaman,” pungkasnya.
Langkah Pemkab Bandung Barat ini menjadi bukti nyata kehadiran pemerintah dalam memberikan perlindungan dan kepastian bagi warga terdampak bencana, sekaligus memastikan proses pemulihan berjalan secara berkelanjutan hingga relokasi permanen dapat diwujudkan.
