CIMAHI-GMN,- DPRD bersama Pemerintah Kota Cimahi mulai mematangkan arah kebijakan hukum daerah melalui penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2027. Sebanyak 16 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) direkomendasikan masuk dalam program prioritas pembentukan regulasi tahun mendatang.
Kesepakatan tersebut dibahas dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Cimahi yang digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Cimahi, Rabu (4/11/2026).

Rapat dipimpin H. Edi Kanedi, S.E., M.M.Pd. Berdasarkan laporan Sekretariat DPRD, sebanyak 31 dari total 45 anggota DPRD hadir sehingga rapat dinyatakan memenuhi kuorum dan dapat dilaksanakan.
Agenda utama rapat paripurna tersebut adalah penyampaian laporan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) sekaligus penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Cimahi Tahun 2027.
Dalam laporannya, anggota Bapemperda DPRD Kota Cimahi, Yuni Susilowati Ramdani, menyampaikan bahwa penyusunan Propemperda merupakan instrumen penting untuk memastikan pembentukan regulasi daerah berjalan secara terencana, terpadu, dan sistematis.
Menurutnya, penyusunan Propemperda tidak hanya berorientasi pada pembentukan aturan baru, tetapi juga mencakup evaluasi terhadap sejumlah regulasi yang sebelumnya masuk dalam program tahun 2026 untuk dipertimbangkan kembali sebagai program lanjutan pada 2027.
Bapemperda juga melakukan pembahasan dan kajian terhadap berbagai usulan yang berasal dari DPRD maupun Pemerintah Kota Cimahi.
Berdasarkan hasil pembahasan tersebut, terdapat 16 Raperda yang direkomendasikan masuk dalam Propemperda 2027. Rinciannya terdiri atas 11 Raperda prakarsa DPRD dan lima Raperda prakarsa Wali Kota Cimahi.
Sebelas Raperda prakarsa DPRD meliputi pemberian penghargaan kepada perseorangan, kelompok, atau lembaga; perubahan Perda Nomor 10 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan; serta pencegahan dan penanganan perilaku seksual berisiko.

Selain itu, terdapat Raperda tentang olahraga, pemberian bantuan keuangan kepada partai politik, serta sejumlah usulan pencabutan peraturan daerah yang dinilai perlu disesuaikan dengan perkembangan kebijakan dan ketentuan perundang-undangan.
Regulasi yang diusulkan untuk dicabut di antaranya Perda Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pemberdayaan dan Pengembangan UMKM, Perda Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penataan dan Perlindungan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern beserta perubahannya, serta Perda Nomor 21 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan.
Termasuk pula pencabutan Perda Nomor 18 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perhubungan beserta perubahannya, Perda Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perparkiran, dan Perda Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pasar Pemerintah.
Sementara lima Raperda prakarsa Wali Kota mencakup perubahan Perda Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kota Cimahi, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2026, pembentukan dana cadangan, perubahan APBD Tahun Anggaran 2027, serta APBD Tahun Anggaran 2028.
Bapemperda berharap seluruh usulan tersebut dapat segera ditetapkan melalui keputusan DPRD sebagai pedoman pembentukan peraturan daerah selama tahun 2027.
Ngatiyana: Jangan Sekadar Mengejar Jumlah Perda
Dalam sambutannya, Wali Kota Cimahi, Ngatiyana, menegaskan bahwa pembangunan sebuah kota tidak cukup hanya mengandalkan anggaran, program kerja, maupun pembangunan infrastruktur. Dibutuhkan pula landasan hukum yang kuat, adil, dan mampu memberikan kepastian dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Menurutnya, regulasi memiliki peran strategis sebagai pedoman pelaksanaan kebijakan sekaligus instrumen perlindungan bagi masyarakat.
Ia menilai Propemperda Kota Cimahi Tahun 2027 harus ditempatkan sebagai instrumen perencanaan strategis untuk menentukan arah kebijakan pembangunan daerah, bukan sekadar daftar rancangan peraturan yang harus diselesaikan setiap tahun.
“Setiap peraturan daerah harus menjawab kebutuhan nyata masyarakat, memiliki urgensi yang jelas, dan memberikan manfaat yang terukur,” tegas Ngatiyana.
Ia juga memberikan sejumlah penekanan kepada seluruh perangkat daerah dan DPRD dalam proses pembentukan regulasi.
Pertama, mengutamakan kualitas daripada kuantitas. Menurutnya, pemerintah daerah tidak seharusnya hanya mengejar banyaknya produk hukum, tetapi harus memastikan setiap regulasi benar-benar efektif, tidak tumpang tindih, serta relevan dengan perkembangan zaman.
Kedua, setiap rancangan peraturan daerah harus didasarkan pada persoalan nyata dan didukung kajian yang matang. Penyusunan naskah akademik maupun draf regulasi harus memperhatikan aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis.
Ketiga, pelibatan masyarakat harus dilakukan secara bermakna. Ngatiyana mengingatkan agar pembentukan peraturan daerah tidak hanya berlangsung di ruang rapat pemerintah dan legislatif, melainkan juga mempertimbangkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat.
Keempat, setiap regulasi harus memiliki perencanaan implementasi yang jelas, termasuk kesiapan kelembagaan, sumber daya manusia, anggaran, hingga mekanisme pengawasan.
Ngatiyana juga menekankan pentingnya sinergi antara pihak eksekutif dan legislatif dalam proses pembentukan peraturan daerah. Perbedaan pandangan, menurutnya, harus tetap diarahkan pada satu tujuan bersama, yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Cimahi.
Ia meminta seluruh perangkat daerah, khususnya Bagian Hukum dan para pemrakarsa Raperda, agar lebih proaktif, disiplin dalam memenuhi target pembahasan, serta menjaga komunikasi intensif dengan DPRD.
“Ukuran keberhasilan kita bukan seberapa banyak peraturan daerah yang kita hasilkan, tetapi seberapa besar peraturan daerah tersebut mampu memberikan kepastian hukum, menyelesaikan persoalan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat,” ungkapnya.
Melalui penyusunan Propemperda 2027, Pemerintah Kota Cimahi berharap terbangun sistem hukum daerah yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, sekaligus menjadi landasan bagi pembangunan yang terarah dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Ngatiyana pun mengajak seluruh unsur pemerintahan untuk terus memperkuat kolaborasi dan menjaga komitmen dalam mewujudkan Cimahi yang mantap agar masyarakatnya semakin happy.

















