CIMAHI-GMN,- Pemerintah Kota Cimahi menyerahkan sertifikat hasil Evaluasi Internal Reformasi Birokrasi (RB) Tahun 2025 kepada seluruh perangkat daerah dalam apel pagi yang digelar di lingkungan Pemkot Cimahi, Jalan Raden Demang Hardjakusumah Blok Jati Cihanjuang No. 1, Kelurahan Cibabat, Kecamatan Cimahi Utara, Senin (6/7/2026).
Apel tersebut dipimpin langsung oleh Wali Kota Cimahi, Ngatiyana, dan dihadiri Wakil Wali Kota Cimahi Adhitia Yudisthira, Sekretaris Daerah Kota Cimahi, para asisten, staf ahli, kepala perangkat daerah, pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat fungsional, serta seluruh aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Cimahi.
Dalam amanatnya, Ngatiyana mengungkapkan bahwa Indeks Reformasi Birokrasi Kota Cimahi Tahun 2025 berhasil mencapai nilai 89,64 dengan predikat A-, sekaligus menempatkan Kota Cimahi di peringkat ketujuh dari 27 kabupaten/kota di Jawa Barat. Capaian tersebut meningkat 3,35 poin dibandingkan tahun sebelumnya yang memperoleh nilai 86,29.
“Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh perangkat daerah, Tim Reformasi Birokrasi Kota Cimahi, dan Tim Reformasi Birokrasi perangkat daerah atas kontribusi serta kerja sama dalam mewujudkan reformasi birokrasi di Kota Cimahi. Peningkatan nilai ini menunjukkan komitmen kuat Pemerintah Kota Cimahi dalam membangun birokrasi yang bersih, akuntabel, efektif, adaptif, serta mampu memberikan pelayanan publik yang semakin berkualitas dan berdampak bagi masyarakat,” ujar Ngatiyana.
Berdasarkan hasil evaluasi internal Reformasi Birokrasi Tahun 2025, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Cimahi menjadi perangkat daerah dengan nilai tertinggi, yakni 91,61 dan meraih predikat AA.
Sementara itu, posisi berikutnya ditempati oleh:
- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dengan nilai 87,97.
- Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) dengan nilai 87,76.
- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) dengan nilai 87,53.
- Kecamatan Cimahi Selatan dengan nilai 87,23.
Perangkat daerah tersebut menjadi contoh dalam implementasi Reformasi Birokrasi yang berorientasi pada peningkatan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik.
Evaluasi internal Reformasi Birokrasi merupakan penilaian mandiri yang dilakukan Tim Reformasi Birokrasi internal guna mengukur perkembangan pelaksanaan program reformasi di setiap perangkat daerah. Pelaksanaan evaluasi mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 9 Tahun 2023 dengan fokus pada dua area utama, yakni Manajemen Perubahan yang meliputi perubahan pola pikir dan budaya kerja aparatur, serta Penataan Tata Laksana.
Melalui evaluasi tersebut, Pemerintah Kota Cimahi dapat mengukur sejauh mana implementasi Reformasi Birokrasi telah berjalan efektif, selaras dengan penggunaan anggaran, sekaligus memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik yang transparan, cepat, dan akuntabel.
Selain menjadi instrumen pengendalian birokrasi, hasil evaluasi juga menjadi dasar dalam penyusunan langkah strategis guna memperbaiki tata kelola pemerintahan, mengidentifikasi area yang masih memerlukan pembenahan, serta memastikan target pembangunan birokrasi dapat tercapai secara optimal.
Pelaksanaan evaluasi dilakukan melalui tiga tahapan utama. Tahap pertama adalah self-assessment, yakni perangkat daerah melakukan penilaian mandiri dengan melengkapi data dukung sesuai indikator Reformasi Birokrasi. Tahap kedua berupa reviu dan verifikasi oleh Tim Inspektorat atau asesor internal untuk memastikan validitas dan akuntabilitas data yang disampaikan. Selanjutnya, hasil evaluasi menjadi dasar tindak lanjut berupa rekomendasi strategis dan perbaikan berkelanjutan sebagai acuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada tahun berikutnya.
Melalui peningkatan capaian Reformasi Birokrasi tersebut, Pemerintah Kota Cimahi berharap kualitas tata kelola pemerintahan terus meningkat sehingga mampu menghadirkan birokrasi yang profesional, bersih, efektif, akuntabel, dan semakin responsif dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.
