BANDUNG BARAT-GMN,-Keterbatasan anggaran yang dialokasikan kepada sejumlah Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat menjadi sorotan DPRD. Kondisi tersebut dinilai berpotensi menghambat pelaksanaan program dan aktivitas kedinasan, sehingga perlu dievaluasi dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027.
Ketua DPRD Kabupaten Bandung Barat, M. Mahdi, mengungkapkan bahwa minimnya alokasi anggaran membuat sejumlah Perangkat Daerah menghadapi kesulitan dalam menjalankan tugas dan program kerja. Karena itu, diperlukan pembahasan secara menyeluruh agar kebijakan penganggaran lebih proporsional dan sesuai dengan kebutuhan masing-masing instansi.
Persoalan tersebut mencuat setelah DPRD menggelar rapat penyampaian nota komisi yang memuat berbagai hasil pembahasan dan evaluasi terhadap kebutuhan pemerintahan daerah.
“Persoalannya, anggaran di PD ini sangat minim. Ini yang membuat para PD agak kebingungan untuk melakukan aktivitas kedinasannya,” ungkap Mahdi.
Menindaklanjuti persoalan tersebut, DPRD meminta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) memberikan pemaparan secara terperinci mengenai persiapan penyusunan APBD 2027.
Namun, menurut Mahdi, pembahasan anggaran mendatang tidak bisa dilepaskan dari evaluasi kondisi keuangan daerah pada tahun sebelumnya, terutama terkait realisasi pendapatan daerah sepanjang 2026.
Ia menilai penurunan pendapatan daerah cukup berpengaruh terhadap kemampuan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan belanja, termasuk alokasi anggaran untuk berbagai program dan kegiatan Perangkat Daerah.
Oleh karena itu, DPRD memandang evaluasi terhadap realisasi pendapatan dan belanja daerah sebagai langkah penting sebelum menetapkan arah kebijakan anggaran tahun 2027.
Dalam pembahasan bersama TAPD, DPRD akan mencermati satu per satu kebutuhan anggaran setiap Perangkat Daerah. Langkah tersebut diperlukan agar penyusunan APBD tidak hanya berorientasi pada angka, tetapi juga mempertimbangkan kebutuhan riil serta efektivitas pelaksanaan program di lapangan.
DPRD berharap, melalui pembahasan yang lebih mendalam, pemerintah daerah dapat menyusun skala prioritas anggaran secara tepat. Dengan demikian, keterbatasan fiskal tidak menjadi alasan terhambatnya penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, maupun pelayanan publik kepada masyarakat.
Mahdi menegaskan, pembahasan APBD 2027 harus menjadi momentum untuk memperbaiki tata kelola keuangan daerah sekaligus memastikan setiap alokasi anggaran memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Bandung Barat.
“Mudah-mudahan rapat sekarang ini kita akan detail satu per satu akan kita urai, tujuannya agar Bandung Barat semakin baik, semakin baik, dan semakin baik, insyaallah,” pungkasnya.

















