BANDUNG BARAT-GMN,- Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (KBB) mendapat sorotan tajam dari Gerakan Organisasi Masyarakat Bandung Barat Bersatu . Mereka menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Pemerintahan KBB, Senin (7/9/2026), dengan membawa sejumlah tuntutan terkait tata kelola pemerintahan, birokrasi, pengelolaan anggaran hingga aset daerah.
Dalam aksinya, Gerakan Organisasi Masyarakat Bandung Barat Bersatu menilai masih terdapat berbagai persoalan yang perlu segera dievaluasi oleh Pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Sorotan tersebut mencakup kondisi sosial-ekonomi masyarakat, pembangunan infrastruktur, kebijakan anggaran hingga manajemen aparatur sipil negara (ASN).
Koordinator aksi GOBBB menyebut sejumlah indikator pembangunan masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah daerah. Di antaranya persoalan kemiskinan, pengangguran, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), ketimpangan serta tingkat Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita.
Tak hanya itu, massa aksi juga menyoroti persoalan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu), fasilitas pendidikan dan pembangunan infrastruktur yang dinilai masih membutuhkan perhatian.
Soroti Anggaran dan Belanja Internet
Salah satu persoalan yang turut disampaikan dalam aksi tersebut adalah kebijakan penganggaran. GOBBB mempertanyakan alokasi belanja jaringan internet yang disebut mencapai belasan miliar rupiah.
Menurut mereka, kebijakan anggaran perlu dikaji kembali agar lebih berpihak terhadap kebutuhan dasar masyarakat. Terlebih, masih terdapat berbagai persoalan pelayanan publik dan kebutuhan pembangunan yang dinilai belum sepenuhnya tertangani.
Namun, sejumlah angka dan penilaian yang disampaikan massa aksi tersebut merupakan bagian dari argumentasi Gerakan Organisasi Masyarakat Bandung Barat Bersatu dan perlu dikonfirmasi lebih lanjut kepada pihak Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.
Rotasi-Mutasi ASN Dipersoalkan
Sorotan juga diarahkan terhadap kebijakan kepegawaian di lingkungan Pemkab Bandung Barat.
Mereka mempertanyakan proses rotasi dan mutasi ASN yang mereka nilai belum sepenuhnya mencerminkan prinsip meritokrasi. Mereka juga meminta adanya evaluasi terhadap Tim Penilai Kinerja (TPK) ASN.
Menurutnta, proses pengisian dan perpindahan jabatan ASN semestinya dilakukan secara transparan, objektif dan berdasarkan kompetensi serta rekam jejak.
Pengelolaan Aset Daerah Jadi Sorotan
Selain persoalan birokrasi dan anggaran, massa aksi juga turut menyoroti pengelolaan aset milik Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.
Mereka mengaitkan tuntutannya dengan temuan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI terkait pengelolaan dan inventarisasi aset daerah.
Mereka meminta persoalan tersebut menjadi perhatian serius pemerintah daerah agar pengelolaan aset negara/daerah dapat dilakukan secara tertib, transparan dan akuntabel.
Lima Tuntutan GOBBB
Dalam aksi tersebut, menyampaikan sejumlah tuntutan kepada Pemkab Bandung Barat. Di antaranya mendesak pencopotan Sekretaris Daerah (Sekda) KBB dan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD).
Mereka juga meminta pembatalan rotasi dan mutasi ASN yang mereka nilai bermasalah secara prosedural, menolak kebijakan APBD maupun APBD Perubahan yang dianggap belum pro-rakyat, serta mendorong penguatan fungsi pengawasan DPRD KBB.
GOMBER KBB kemudian memberikan waktu dua minggu kepada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat untuk merespons dan menindaklanjuti tuntutan yang mereka sampaikan.
Massa menegaskan aksi tersebut merupakan langkah awal. Jika tuntutan tidak mendapat tindak lanjut, GOMBER KBB menyatakan akan melakukan konsolidasi dan mengerahkan massa yang lebih besar.
