BANDUNG-GMN,- Kejaksaan Tinggi Jawa Barat menerima kunjungan kerja spesifik Komisi III DPR RI dalam rangka monitoring terhadap ekosistem penegakan hukum di Jawa Barat. Kegiatan tersebut berlangsung pada Kamis (17/9/2026).
Kepala Kejati Jabar M. Teguh Darmawan didampingi Wakajati Jabar Dr. Desy Meutia Firdaus menerima langsung rombongan Komisi III DPR RI. Pertemuan tersebut turut dihadiri para Asisten Kejati Jabar serta para Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) se-Jawa Barat.
Kunjungan kerja spesifik tersebut merupakan bagian dari agenda Komisi III DPR RI pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027, dengan fokus pada monitoring ekosistem penegakan hukum yang kolaboratif, profesional, dan berintegritas.
Rombongan Komisi III DPR RI dipimpin Ketua Tim Dr. H. Habiburokhman, S.H., M.H., serta dihadiri Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni dan sejumlah anggota Komisi III DPR RI.
Hadir pula Kapolda Jawa Barat Irjen Pol. Pipit Rismanto, S.I.K., M.H., beserta jajaran serta Kepala BNN Provinsi Jawa Barat Brigjen Pol. Sulistyo Pudjo Hartono, S.I.K., M.Si., bersama jajarannya.
Kejati Jabar Paparkan Koordinasi Penegakan Hukum
Dalam paparannya, Kajati Jabar M. Teguh Darmawan menjelaskan berbagai aspek pelaksanaan penegakan hukum, termasuk efektivitas koordinasi pada tahap pra-penuntutan.
Koordinasi antara Kejati Jabar, Polda Jabar dan BNNP Jabar menjadi salah satu perhatian dalam pertemuan tersebut. Sinergi antarlembaga dinilai penting untuk menyelaraskan pemahaman hukum sekaligus mendukung harmonisasi dalam sistem peradilan pidana.
Selain koordinasi, evaluasi juga mencakup pelaksanaan fungsi penuntutan, mulai dari profesionalitas Jaksa Penuntut Umum, penerapan kebijakan penuntutan yang berkeadilan, tertib administrasi hingga dukungan sarana dan prasarana.
Aspek integritas aparat penegak hukum turut menjadi pembahasan. Di antaranya berkaitan dengan upaya mencegah praktik transaksional dalam penanganan perkara, memperkuat disiplin aparat serta memastikan proses hukum berjalan secara akuntabel dan memberikan kepastian hukum.
Dalam forum tersebut juga disampaikan tanggapan terhadap sejumlah perkara di wilayah Jawa Barat yang menjadi perhatian masyarakat.
Dorong Sinergi Penegak Hukum
Kunjungan kerja Komisi III DPR RI ini diharapkan dapat memperkuat koordinasi antara lembaga legislatif dengan aparat penegak hukum di Jawa Barat.
Sinergi antara Kejaksaan, Kepolisian, BNN dan lembaga terkait menjadi bagian penting dalam membangun sistem penegakan hukum yang profesional, transparan, berintegritas dan berorientasi pada kepastian serta keadilan hukum.
Melalui monitoring tersebut, koordinasi antarlembaga diharapkan semakin solid dalam mendukung harmonisasi penegakan hukum sekaligus menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di Jawa Barat.
