BANDUNG BARAT-GMN,- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti kondisi fiskal Kabupaten Bandung Barat (KBB) yang masih memiliki ketergantungan tinggi terhadap dana transfer. Persoalan tersebut menjadi salah satu perhatian dalam pembekalan pencegahan korupsi pada tahapan perencanaan dan penganggaran daerah yang digelar DPRD KBB, Senin (31/8/2026).
Kegiatan berlangsung di Ruang Rapat Badan Anggaran DPRD Kabupaten Bandung Barat dan diikuti unsur pimpinan serta anggota DPRD KBB, Kasatgas Koordinasi dan Supervisi Wilayah II KPK RI Arief Nurcahyo, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), serta Inspektorat Daerah.
Pembekalan tersebut menjadi momentum bagi legislatif dan eksekutif untuk memperkuat pemahaman mengenai proses perencanaan dan penganggaran yang transparan, akuntabel, tepat sasaran, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam kesempatan itu, Anggota DPRD KBB Pither Tjuandys menegaskan bahwa perencanaan anggaran harus dibangun melalui sinergi antara DPRD dan Pemerintah Daerah. Menurutnya, setiap program yang masuk dalam APBD harus benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Pither menyebut sejumlah persoalan yang masih menjadi pekerjaan rumah di Bandung Barat, mulai dari kondisi darurat sampah, rumah tidak layak huni, hingga berbagai persoalan masyarakat yang ditemui anggota DPRD ketika melakukan kunjungan dan menyerap aspirasi di lapangan.
“Ini kita harus pikirkan bersama-sama eksekutif, legislatif dalam penganggaran ini. Sehingga dalam proses penganggaran itu tepat sasarannya dan dapat dirasakan oleh masyarakat,” ujar Pither.
Ia menambahkan, pokok-pokok pikiran DPRD yang bersumber dari aspirasi masyarakat harus diproses melalui mekanisme yang berlaku dengan tetap mempertimbangkan skala prioritas pembangunan dan kemampuan keuangan daerah.
Menurut Pither, sinergi antara DPRD dan Pemerintah Daerah diperlukan agar program yang dihasilkan bukan sekadar memenuhi kebutuhan administratif dalam penyusunan APBD, tetapi benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
KPK Soroti Ruang Fiskal KBB
Sementara itu, Kasatgas Koordinasi dan Supervisi Wilayah II KPK RI Arief Nurcahyo mengingatkan bahwa kapasitas fiskal KBB masih menghadapi tantangan. Ia menyebut lebih dari 63 persen pendapatan daerah masih bertumpu pada dana transfer, sedangkan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) relatif terbatas.
Kondisi tersebut, kata Arief, perlu menjadi perhatian bersama dalam menentukan prioritas pembangunan. Dengan ruang fiskal yang terbatas, pemerintah daerah dan DPRD dituntut lebih selektif dalam menentukan program yang akan dibiayai melalui APBD.
“Bagaimana kita bisa melihat ruang fiskal kita yang kecil ini berdampak terhadap pembangunan Kabupaten Bandung Barat itu apa saja,” ungkap Arief.
Menurutnya, keterbatasan fiskal tidak boleh menjadi alasan bagi pemerintah daerah untuk mengabaikan efektivitas penggunaan anggaran. Sebaliknya, setiap rupiah dalam APBD harus diarahkan pada program yang memiliki manfaat dan dampak yang terukur.
DPRD Diminta Perkuat Pengawasan APBD
Arief juga mengingatkan pentingnya pengawasan terhadap pelaksanaan APBD, termasuk pada belanja hibah serta pengadaan barang dan jasa.
Setiap penggunaan anggaran, menurutnya, harus memiliki dasar yang jelas, sesuai kebutuhan, serta mengacu pada proposal dan ketentuan yang berlaku. Pengawasan diperlukan agar proses penganggaran hingga pelaksanaan kegiatan tidak membuka ruang terjadinya penyimpangan.
Dalam konteks tersebut, DPRD memiliki posisi strategis melalui fungsi anggaran dan pengawasan. Namun, pelaksanaan fungsi tersebut harus tetap mengedepankan integritas dan menghindari potensi konflik kepentingan atau conflict of interest.
Selain pengawasan, KPK juga menekankan pentingnya memastikan setiap program memiliki keterkaitan yang jelas antara input, output, dan outcome.
Artinya, anggaran yang dikeluarkan harus menghasilkan keluaran yang jelas dan pada akhirnya memberikan dampak yang dapat dirasakan masyarakat.
“Input, output, outcome-nya jelas. Input dari Bapak, Ibu jelas, maka akan hasil yang jelas, akan mendapatkan outcome yang jelas,” tutur Arief.
APBD Harus Beri Dampak Nyata
Pimpinan DPRD Kabupaten Bandung Barat M. Mahdi menegaskan pembekalan bersama KPK menjadi bagian penting dalam memperkuat komitmen lembaga legislatif menjalankan fungsi anggaran dan pengawasan secara transparan, akuntabel, dan berintegritas.
DPRD KBB berkomitmen memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Daerah dalam setiap tahapan perencanaan dan penganggaran. Penyusunan program akan diarahkan berdasarkan kebutuhan masyarakat, skala prioritas pembangunan, serta kemampuan keuangan daerah.
Dengan langkah tersebut, APBD Kabupaten Bandung Barat diharapkan tidak berhenti pada aspek administratif, tetapi mampu menghasilkan program yang memiliki manfaat dan dampak nyata bagi masyarakat.
Pembekalan KPK ini sekaligus menjadi pengingat bahwa pengelolaan APBD bukan hanya persoalan bagaimana anggaran direncanakan dan dibelanjakan, tetapi juga bagaimana setiap anggaran dapat dipertanggungjawabkan serta memberikan hasil yang optimal bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Bandung Barat.
