BANDUNG BARAT-GMN – Pemerintah Kabupaten Bandung Barat terus mendorong penguatan kapasitas masyarakat dalam mengelola usaha ekonomi keluarga. Salah satu langkah tersebut diwujudkan melalui Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian bagi kader PKK Kabupaten Bandung Barat yang mengangkat fokus pada tata kelola serta pelaporan keuangan koperasi.
Kegiatan yang berlangsung pada Rabu (26/8) tersebut secara resmi dibuka oleh Bupati Bandung Barat Jeje Ritchie Ismail. Turut hadir Ketua TP PKK Kabupaten Bandung Barat beserta jajaran pengurus, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM, narasumber, serta kader PKK perwakilan dari seluruh kecamatan di Kabupaten Bandung Barat.
Pelatihan ini menjadi bagian dari upaya Pemkab Bandung Barat meningkatkan kemampuan kader PKK dalam mengelola kegiatan ekonomi keluarga, khususnya melalui Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) PKK.
Perkuat Tata Kelola dan Akuntabilitas Koperasi
Dalam kegiatan tersebut, pengelolaan keuangan menjadi salah satu perhatian utama. Pemerintah daerah menilai pembukuan yang tertib, transparan, dan akurat merupakan fondasi penting dalam menjaga kepercayaan anggota sekaligus memastikan keberlangsungan koperasi.
Penguatan tata kelola tersebut dinilai semakin relevan di tengah berbagai tantangan finansial yang dihadapi masyarakat. Kehadiran koperasi UP2K PKK diharapkan dapat menjadi salah satu alternatif pengelolaan keuangan berbasis kebersamaan dan gotong royong.
Melalui sistem pengelolaan yang baik, koperasi tidak hanya berfungsi sebagai wadah aktivitas ekonomi, tetapi juga dapat memberikan manfaat yang lebih terukur bagi anggota dan keluarga.
Kader PKK Didorong Kuasai Pembukuan Digital
Tidak hanya membahas konsep pengelolaan koperasi, peserta juga mendapatkan pelatihan mengenai digitalisasi pembukuan sederhana menggunakan telepon pintar.
Pemanfaatan teknologi tersebut diharapkan dapat membantu pengurus mencatat transaksi secara lebih terstruktur sekaligus mengurangi potensi kesalahan yang kerap terjadi dalam pencatatan manual.
Digitalisasi sederhana juga dinilai dapat memudahkan pengurus dalam melakukan pemantauan arus keuangan, menyusun laporan, serta menyediakan informasi yang dibutuhkan dalam pengelolaan koperasi.
Pendampingan Didorong Berlanjut hingga Desa
Pemkab Bandung Barat juga mendorong agar pelatihan tidak berhenti pada kegiatan di tingkat kabupaten. Para pengurus PKK di tingkat kecamatan diharapkan dapat melanjutkan pendampingan kepada kader hingga tingkat desa.
Dengan pola pendampingan berkelanjutan, pengetahuan mengenai tata kelola dan pelaporan keuangan yang diperoleh selama pelatihan diharapkan benar-benar diterapkan dalam kegiatan UP2K PKK di masing-masing wilayah.
Sinergi antara TP PKK dan Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bandung Barat pun diharapkan semakin kuat dalam mendorong pengembangan ekonomi keluarga berbasis koperasi.
Melalui penguatan kapasitas kader, tata kelola yang transparan, serta pemanfaatan teknologi digital, program UP2K PKK diharapkan mampu berkembang menjadi salah satu penggerak ekonomi masyarakat sekaligus mendukung terwujudnya Bandung Barat yang maju dan sejahtera.
