CIMAHI-GMN,- Pemerintah Kota Cimahi bersama Kejaksaan Negeri Cimahi resmi meluncurkan pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat (PPM) Tahun 2026 tingkat Kota Cimahi di Kantor Kecamatan Cimahi Tengah, Selasa (12/5/2026).
Program ini mendapat pendampingan langsung dari pihak kejaksaan untuk memastikan pelaksanaan berjalan transparan, tepat sasaran, dan bebas dari tumpang tindih kegiatan.
Peluncuran program tersebut menjadi langkah strategis Pemerintah Kota Cimahi dalam memperkuat pembangunan berbasis masyarakat melalui kolaborasi pemerintah, aparat penegak hukum, serta unsur kewilayahan mulai dari RT dan RW.Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Cimahi, Fajrian Yustiardi menegaskan, kehadiran kejaksaan dalam program tersebut bukan untuk mencari kesalahan, melainkan memastikan seluruh kegiatan berjalan sesuai aturan dan memberi manfaat nyata bagi warga.
“Kami hadir untuk mengawal, bukan mengawasi. Tujuannya agar pelaksanaan pekerjaan berjalan baik, tepat sasaran, dan sesuai kebutuhan masyarakat melalui program Jaksa Sahate atau Sahabat RT dan RW,” ujarnya.
Fajrian juga mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan program melalui forum RW maupun layanan pengaduan digital Kejari Cimahi.
Menurutnya, sistem digitalisasi pengawasan memungkinkan masyarakat melaporkan dugaan penyimpangan secara cepat, baik menggunakan identitas resmi maupun anonim.
“Dengan sistem digital, pengawasan bisa dilakukan kapan saja tanpa harus selalu berada di lapangan selama 24 jam,” tambahnya.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Cimahi, Adhitia Yudisthira mengatakan, Program PPM 2026 merupakan bagian dari visi pembangunan “Cimahi MANTAP” yang diusung bersama Wali Kota Cimahi Ngatiyana untuk periode 2025–2030.
Menurutnya, pembangunan di Kota Cimahi harus melibatkan masyarakat secara langsung agar hasil pembangunan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh warga.
Adhitia meminta seluruh camat dan lurah di Kota Cimahi aktif melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program di wilayah masing-masing guna mencegah adanya overlap pekerjaan maupun penyalahgunaan anggaran.
“Saya menghimbau kepada camat dan lurah agar intens melakukan pengawasan di lapangan supaya program benar-benar bermanfaat bagi masyarakat,” kata Adhitia.
Pemkot Cimahi menargetkan seluruh pelaksanaan Program PPM Tahun 2026 selesai sebelum 21 Juni 2026. Target tersebut ditetapkan sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Jadi Kota Cimahi ke-25.
“Program ini harus rampung sebelum 21 Juni 2026 karena menjadi hadiah bagi masyarakat dalam momentum Hari Jadi Kota Cimahi ke-25,” tegasnya.
Dalam kegiatan tersebut, Camat Cimahi Tengah, Juperianto Marbun Banjarnahor bersama seluruh lurah se-Kecamatan Cimahi Tengah turut menandatangani kesepakatan dan fakta integritas pelaksanaan PPM Tahun 2026.
Acara peluncuran juga dihadiri para ketua RT dan RW se-Kecamatan Cimahi Tengah, konsultan pelaksana kegiatan, hingga sejumlah pengusaha material yang terlibat dalam program pembangunan masyarakat tersebut.
