KAB. BOGOR -GMN,- Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum resmi membuka forum Borderline Economic Summit (BES) 2019 di Royal Tulip Gunung Geulis Resort and Golf, Kab. Bogor, Kamis (12/12/19).
BES 2019 sendiri merupakan forum yang bertujuan untuk mengakselerasi pembangunan kawasan perbatasan 12 kabupaten/kota yang melingkupi Bogor Raya. Uu pun mengapresiasi forum yang digagas oleh 12 Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten/Kota dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan kawasan perbatasan.
“Kami mengapresiasi dan menghormati, serta mendukung berbagai ide yang disampaikan Ibu Bupati (Bogor). Gagasan atau idenya sangat cemerlang,” kata Uu.
Menurut Uu, inovasi dan kolaborasi amat penting diterapkan dalam peningkatan dan percepatan pembangunan di kawasan perbatasan. Apalagi, Provinsi Jawa Barat memiliki sejumlah potensi, baik itu Sumber Daya Manusia (SDM) maupun Sumber Daya Alam (SDA).
“(Pemda) Provinsi Jawa Barat sangat mendukung dan mendorong atau kalau perlu dipercepat apa yang diharapkan kita semua dalam memperjuangkan daerah perbatasan,” ucapnya.
“Beberapa program (usulan di BES) ada yang sudah termasuk dalam program kami, seperti jalur Puncak II, jalan tambang, tentang sampah, banjir, dan lainnya. Itu semua memang ada dalam program kami. Artinya, ini gayung bersambut,” imbuhnya.
Sementara itu, Bupati Bogor Ade Yasin memaparkan delapan isu strategis yang masuk dalam pengelolaan ekonomi di daerah perbatasan sekitar Bogor Raya. Pertama adalah pembangunan jalan poros tengah timur (Kab. Cianjur dan Kab. Karawang).
Kemudian, pengembangan kawasan berorientasi transit (TOD) pada simpul LRT (Kota Bogor). Selanjutnya, pengembangan kawasan berorientasi transit (TOD) pada simpul kereta api (Kab. Lebak, Kab. Tangerang, dan Kota Depok). Keempat, pembangunan jalan khusus tambang (Kab. Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan).
Selain itu, Twin Geopark Pongkor-Ciletuh (Kab. Sukabumi). Keenam, penanganan Daerah Aliran Sungai (DAS) kali Bekasi dan persampahan (Kota Bekasi, Kab. Bekasi, dan Kota Depok). Lalu, penghubung tol Cimanggis-Cibitung dan Japek II (Kota Bekasi, Kab. Bekasi, Kab. Karawang). Terakhir adalah pengendalian banjir di kawasan hulu (Kota Bogor dan Kota Depok).
“Delapan isu strategis yang dirumuskan oleh perwakilan 12 kepala daerah cenderung terkait dengan infrastruktur yang menjadi dasar percepatan pembangunan ekonomi,” kata Ade.
“Penyediaan infrastruktur ini mau-tidak mau harus melibatkan Pemerintah Pusat,” tambahnya.
Sumber berita : jabarprov.go.id
