BANDUNG BARAT-GMN,- DPRD Kabupaten Bandung Barat (KBB) menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna yang digelar di Gedung DPRD KBB, Rabu (30/9/2026).
Kesepakatan tersebut menjadi hasil akhir pembahasan antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD KBB bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) terkait penyesuaian anggaran untuk pelaksanaan program pembangunan hingga akhir tahun 2026.
Dalam rapat tersebut, pimpinan DPRD KBB bersama Bupati Bandung Barat menandatangani Nota Kesepakatan Bersama atas R-APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026.
Berdasarkan hasil pembahasan Banggar DPRD KBB, struktur APBD Perubahan 2026 mencatat Pendapatan Daerah sebesar Rp3.096.816.662.191. Sementara itu, Belanja Daerah ditetapkan mencapai Rp3.302.493.288.740.
Dengan demikian, terdapat defisit anggaran sebesar Rp205.676.626.549. Defisit tersebut ditutup melalui Pembiayaan Netto yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya dengan nilai yang sama.
Dengan skema tersebut, struktur APBD Perubahan KBB 2026 berada dalam kondisi seimbang atau balance.
Dalam pembahasan anggaran, Banggar DPRD KBB juga memberikan sejumlah catatan kepada Pemerintah Daerah, khususnya terkait penguatan pendapatan daerah.
Catatan tersebut disampaikan menyusul adanya tren penurunan capaian pendapatan. Pemerintah daerah didorong untuk lebih optimal menggali berbagai potensi penerimaan, mulai dari pajak daerah, retribusi daerah, hingga sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) lainnya yang sah.
Upaya tersebut dinilai penting untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap sumber pembiayaan dari luar PAD.
Sementara dari sisi belanja, DPRD KBB menekankan agar anggaran perubahan diarahkan pada kebutuhan yang memiliki dampak langsung terhadap masyarakat.
Prioritas tersebut meliputi pemenuhan pelayanan dasar, penataan dan pembangunan infrastruktur, serta program kesejahteraan masyarakat yang dinilai mendesak untuk direalisasikan pada sisa tahun anggaran 2026.
Kesepakatan APBD Perubahan 2026 ini selanjutnya menjadi landasan bagi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dalam menyesuaikan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan hingga akhir tahun anggaran.
DPRD KBB menegaskan, pelaksanaan anggaran tidak hanya harus berorientasi pada penyerapan, tetapi juga memperhatikan efektivitas, manfaat, serta dampaknya terhadap pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
