CIMAHI-GMN,- Komisi III DPRD Kota Cimahi melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi pembangunan drainase di Jalan Lurah, Kelurahan Karangmekar, Kecamatan Cimahi Tengah, Rabu (12/8/2026).
Peninjauan tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut hasil audiensi bersama Laskar Merah Putih (LMP) Kota Cimahi yang sebelumnya menyoroti kondisi pembangunan drainase di kawasan tersebut yang dinilai masih belum optimal.
Sidak diikuti perwakilan Komisi III DPRD Kota Cimahi, di antaranya H. Enang Sahri Lukmansyah, S.Sos., M.M. dan Mohamad Nofip, S.T., bersama Lurah Karangmekar, Camat Cimahi Tengah, unsur RW serta LMP.
Dalam pemeriksaan di lapangan, Komisi III menemukan sejumlah persoalan yang membutuhkan penanganan dan koordinasi lintas pihak, terutama terkait pembuangan limbah cair domestik dan limbah hasil produksi usaha yang masih dialirkan ke saluran drainase.
Anggota Komisi III DPRD Kota Cimahi, Mohamad Nofip, S.T., meminta para pelaku usaha di sepanjang Jalan Lurah memiliki dan mengelola Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) secara mandiri.
Menurutnya, pembuangan limbah hasil produksi secara langsung ke saluran drainase berpotensi mencemari lingkungan dan meningkatkan risiko munculnya persoalan kesehatan bagi masyarakat sekitar.
“Para pelaku usaha di sepanjang Jalan Lurah perlu segera membuat IPAL agar limbah cair hasil produksi tidak langsung dibuang ke saluran drainase,” tegas Nofip.
Selain limbah usaha, Komisi III juga menyoroti persoalan limbah domestik yang selama ini turut membebani sistem drainase di kawasan tersebut.
Sementara itu, H. Enang Sahri Lukmansyah, S.Sos., M.M., menilai masih terdapat sejumlah catatan teknis dalam pembangunan drainase yang perlu segera diperbaiki.
Salah satunya menyangkut elevasi saluran dan perencanaan sistem crossing. Hasil pengecekan di lapangan menunjukkan terdapat titik yang sebelumnya direncanakan menggunakan crossing, namun setelah ditinjau kembali dinilai tidak perlu dilanjutkan dengan skema tersebut.
“Dari sisi teknis pembangunan, ada beberapa catatan, terutama terkait elevasi saluran dan crossing. Ada satu titik yang sebelumnya akan di-crossing, tetapi setelah kita lihat ternyata tidak perlu,” ujar Enang.
Ia juga menyoroti saluran drainase yang mengarah ke Jalan Tajudin. Menurutnya, sistem tersebut perlu ditata kembali agar tidak menimbulkan persoalan baru di kemudian hari.
Enang menegaskan, fungsi drainase harus dikembalikan sesuai peruntukannya, terutama untuk mengendalikan limpasan air hujan dan air bersih. Sementara persoalan air limbah rumah tangga maupun limbah usaha harus ditangani melalui sistem pengolahan limbah tersendiri.
“Yang diarahkan ke Jalan Tajudin itu tidak perlu diteruskan. Tuntaskan saja di lokasi untuk limpasan air hujan atau air bersih. Sedangkan air limbah rumah tangga harus dicarikan solusi tersendiri,” katanya.
Komisi III selanjutnya akan mengoordinasikan berbagai temuan tersebut dengan Pemerintah Kota Cimahi, khususnya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), serta melibatkan unsur RW, LMP, lurah dan camat.
Menurut Enang, hasil sidak tersebut diharapkan menjadi bahan evaluasi agar penyelesaian pekerjaan drainase di Jalan Lurah dapat diakomodasi melalui program pemeliharaan drainase perkotaan DPUPR Kota Cimahi.
Ia berharap penataan drainase sekaligus penanganan persoalan limbah dapat segera direalisasikan sehingga sistem drainase di kawasan Jalan Lurah menjadi lebih tertata, sehat dan berkelanjutan.
“Harapannya, perbaikan dan penataan drainase Jalan Lurah dapat segera direalisasikan tahun ini. Persoalan teknis saluran maupun limbah jangan sampai kembali menjadi masalah bagi masyarakat,” pungkas Enang.
