GMN, BANDUNG — Nasib Masjid Agung Bandung menjadi perhatian sejumlah elemen masyarakat setelah dukungan biaya operasional dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat dihentikan. Di tengah perubahan pola pengelolaan tersebut, kebutuhan operasional masjid tetap berjalan, sementara kondisi bangunan juga disebut membutuhkan penanganan.
Persoalan tersebut dibahas dalam pertemuan silaturahmi antara elemen masyarakat dan pihak Nazhir Masjid Agung Bandung pada 11 Agustus 2026. Pertemuan dihadiri sejumlah tokoh dan perwakilan organisasi masyarakat, di antaranya Abah Mansur dari LSM GMBI, perwakilan Pemuda Pancasila, BBC, AMS, Pandawa Lima, Robi dari pihak Nazhir Masjid Agung Bandung, serta beberapa elemen masyarakat dan awak media.
Pertemuan tersebut difasilitasi Umar Komarudin sebagai ruang dialog antara elemen masyarakat dan pihak Nazhir. Forum kemudian membahas kondisi pengelolaan Masjid Agung Bandung, persoalan operasional, amanah wakaf, kondisi bangunan serta kemungkinan langkah yang dapat dilakukan bersama.
Rudi selaku perwakilan pihak Nazhir Masjid Agung Bandung memberikan apresiasi atas kehadiran para tokoh dan elemen masyarakat dalam pertemuan tersebut.
Menurut Rudi, pemahaman mengenai wakaf menjadi bagian penting dalam melihat persoalan Masjid Agung Bandung. Wakaf memiliki amanah yang harus dikelola oleh Nazhir yang dipercaya oleh wakif.
“Tanah wakaf itu milik Allah, yang menerima manfaatnya adalah publik,” kata Rudi.
Menurut Rudi, Masjid Agung Bandung tidak hanya berbicara mengenai bangunan, tetapi juga mengenai manfaat yang selama ini dirasakan masyarakat. Selain menjadi tempat ibadah, kawasan masjid menjadi ruang aktivitas masyarakat dan dampak terhadap aktivitas ekonomi masyarakat di sekitar kawasan.
Persoalan kemudian mengarah pada biaya operasional. Rudi menjelaskan bahwa sebanyak 23 pekerja yang sebelumnya mendukung kegiatan operasional melalui Pemerintah Provinsi Jawa Barat ditarik pada akhir 2025.
“Dua puluh tiga pekerja yang mereka pekerjakan ditarik per Desember. Tidak ada uang sepeser pun yang diberikan ke Masjid Agung,” ujar Rudi.
Di sisi lain, kebutuhan masjid tetap berjalan. Listrik, air, kebersihan, keamanan, tenaga operasional dan pelayanan jamaah tetap membutuhkan pembiayaan. Menurut pihak Nazhir, kebutuhan operasional masjid dapat mencapai lebih dari Rp100 juta setiap bulan. Kondisi tersebut menjadi tantangan bagi Nazhir yang kini harus mencari pola pembiayaan secara mandiri.
Selain biaya operasional, kondisi fisik bangunan juga menjadi perhatian dalam pertemuan tersebut. Rudi mengungkapkan adanya sekitar 135 titik kerusakan atau kebocoran yang membutuhkan penanganan.
“Kami diwarisi 135 titik kebocoran di sana. Ini kenapa publik harus tahu,” katanya.
Abah Mansur dari LSM GMBI menegaskan bahwa kehadiran sejumlah organisasi masyarakat dalam pertemuan tersebut bukan untuk membawa kepentingan kelompok masing-masing.
“Kami hadir bukan karena kepentingan pribadi. Kami ingin menitipkan tinta emas untuk Kota Bandung,” ujar Abah Mansur.
Abah mengatakan setiap organisasi memiliki cara dan kemampuan masing-masing untuk menunjukkan kepedulian. Ia juga mendorong agar persoalan tersebut tidak berhenti dalam bentuk pernyataan, tetapi dilanjutkan dengan langkah konkret.
Perwakilan Pemuda Pancasila turut memberikan respons mengenai posisi Masjid Agung Bandung sebagai fasilitas yang manfaatnya dirasakan masyarakat luas. Menurutnya, pembahasan mengenai Masjid Agung Bandung tidak seharusnya hanya berkutat pada persoalan kepemilikan atau kewenangan administratif.
“Yang menerima manfaat adalah seluruh warga Bandung, bahkan bukan hanya Kota Bandung,” ujarnya.
Perhatian serupa juga datang dari unsur BBC dan sejumlah elemen masyarakat lainnya yang hadir dalam forum. Kehadiran berbagai organisasi tersebut menunjukkan bahwa persoalan Masjid Agung Bandung mulai mendapat perhatian lintas kelompok.
Para peserta melihat Masjid Agung Bandung sebagai bagian dari sejarah dan kehidupan sosial Kota Bandung yang manfaatnya dirasakan masyarakat luas. Diperlukan langkah nyata yang dapat membantu menjaga keberlangsungan fungsi masjid.
Pertemuan tersebut kemudian membahas sejumlah kemungkinan langkah lanjutan, salah satunya melihat langsung kondisi fisik Masjid Agung Bandung, termasuk titik-titik kerusakan yang disampaikan pihak Nazhir.
Dalam kapasitasnya sebagai fasilitator, Umar Komarudin menyampaikan bahwa keresahan masyarakat perlu diterjemahkan menjadi langkah konkret. Namun, persoalan tersebut bukan tanggung jawab satu kelompok.
Dalam pertemuan tersebut, perhatian juga diarahkan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kota Bandung. Elemen masyarakat mempertanyakan bagaimana keberlanjutan dukungan dan kebijakan pemerintah terhadap Masjid Agung Bandung setelah perubahan pola pembiayaan.
Karena itu, peserta pertemuan mendorong agar pemerintah dan pihak Nazhir tetap membuka ruang komunikasi untuk mencari solusi yang dapat menjaga fungsi masjid. Persoalan Masjid Agung Bandung pada akhirnya membawa pertanyaan yang lebih besar: apakah persoalan ini hanya mengenai status aset dan kewenangan pengelolaan, atau terdapat kepentingan masyarakat yang juga harus menjadi perhatian?
Nazhir memiliki amanah untuk mengelola wakaf. Pemerintah memiliki kewenangan dan fungsi pembinaan sesuai ketentuan yang berlaku. Sementara masyarakat memiliki kepentingan untuk mengetahui bagaimana masa depan salah satu rumah ibadah bersejarah di Kota Bandung tersebut.
