CIMAHI-GMN,- Kantor Pertanahan Kota Cimahi melalui Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan menghadiri rapat pembahasan Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 177/PUR.06.02.03/DISPERKIM tertanggal 6 Desember 2025 mengenai penghentian sementara penerbitan izin perumahan di wilayah Bandung Raya.
Kepala Kantor Pertanahan Cimahi Andhi Pratama Putra Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan mengatakan, rapat yang diselenggarakan DPMPTSP Kota Cimahi tersebut juga menyoroti perubahan mekanisme Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) seiring diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025.
Pertemuan berlangsung di Ruang Rapat Lantai 2 sebagai wadah sinkronisasi lintas-instansi menghadapi aturan baru di sektor perizinan dan penataan ruang.
Dalam forum tersebut, seluruh peserta sepakat melakukan penyesuaian alur perizinan serta pengendalian pembangunan perumahan agar tetap sejalan dengan kebijakan pusat maupun daerah.
Langkah ini dipandang penting untuk menjaga keteraturan tata ruang dan mencegah pembangunan tidak terkontrol di kawasan Bandung Raya yang memiliki tingkat kerawanan lingkungan dan kepadatan tinggi.
Perwakilan dari Dinas PUPR Kota Cimahi, Dinas Lingkungan Hidup, Bagian Hukum Setda, BPBD, serta unsur teknis DPMPTSP turut hadir, menunjukkan komitmen kuat Pemkot Cimahi dalam memastikan implementasi PKKPR berjalan tertib, akuntabel, dan berorientasi pada keberlanjutan lingkungan.
Konsolidasi ini menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola ruang di Cimahi sekaligus meningkatkan kepastian hukum bagi seluruh pelaku pembangunan.
