SAMARINDA-GMN,- Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengajak organisasi masyarakat Islam dan lembaga keagamaan di Kalimantan Timur (Kaltim) untuk mempercepat sertipikasi tanah wakaf dan rumah ibadah.
Langkah ini dilakukan guna memastikan kepastian hukum atas tanah masjid dan musala, serta mencegah munculnya sengketa di kemudian hari.
Pertemuan berlangsung di Kantor Wilayah BPN Provinsi Kaltim, Jumat (24/10/2025), dan dihadiri berbagai organisasi Islam, seperti Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Dewan Masjid Indonesia (DMI), Badan Wakaf Indonesia (BWI), hingga Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).
“Saya ingin mengajak Bapak/Ibu sekalian bicara dari hati ke hati soal sertifikasi tanah masjid dan rumah ibadah. Jangan sampai rumah Allah justru bermasalah di kemudian hari,” tegas Menteri Nusron Wahid.
Masalah AIW Jadi Kendala Sertipikasi
Menteri Nusron menyoroti rendahnya tingkat tanah wakaf yang sudah bersertipikat di Kaltim. Berdasarkan data BPN, dari total 2.915 bidang tanah wakaf, baru 291 bidang yang telah bersertipikat.
“Untuk masjid baru sekitar 21 persen, sedangkan musala hanya sekitar 10 persen,” ungkapnya.
Ia juga menyoroti persoalan Akta Ikrar Wakaf (AIW) yang belum dimiliki sebagian besar tanah wakaf, padahal AIW menjadi dokumen penting yang diterbitkan oleh Kementerian Agama (Kemenag) melalui KUA.
“Hampir semua wakaf yang datang ke kantor ini bermasalah karena belum punya AIW, padahal masjidnya sudah berdiri. Ini banyak sekali terjadi,” jelasnya.
Target Dua Tahun Selesai
Menteri Nusron menegaskan, proses sertipikasi tanah wakaf dan rumah ibadah di Kaltim harus tuntas dalam dua tahun ke depan. Ia mengajak semua pihak memperkuat sinergi agar umat bisa beribadah dengan tenang tanpa khawatir sengketa lahan.
“Maka saya butuh komitmen kita bersama. Mari kita atasi bersama-sama,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Nusron juga mengingatkan bahwa masalah serupa telah banyak muncul di Pulau Jawa seiring meningkatnya nilai tanah akibat pembangunan infrastruktur. Karena itu, sertipikasi tanah wakaf harus menjadi prioritas di seluruh daerah.
Hadir mendampingi Menteri Nusron, Kepala Kanwil BPN Kaltim Deni Ahmad, serta pimpinan berbagai organisasi Islam di Kaltim seperti MUI, Baznas, Yayasan Hidayatullah, Majelis Taklim Masjid, dan ICMI.
