BANDUNG BARAT-GMN,- Di tengah derasnya isu dugaan korupsi yang mencuat di Kabupaten Bandung Barat (KBB), Bupati Jeje Ritchie Ismail akhirnya angkat bicara.
Isu ini bermula dari aksi sejumlah aktivis antikorupsi yang melaporkan dugaan praktik korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat kepada Kejati Jabar, KPK, Mendagri, Stafsus Presiden, hingga Ketua Umum DPP partai politik berlambang matahari putih beberapa waktu lalu.
Berdasarkan informasi, gerakan aksi damai terkait laporan dugaan penyalahgunaan wewenang oleh Sekda AZ dan oknum DPRD KBB juga akan kembali dilakukan pada Senin (13/10) mendatang. Aksi tersebut rencananya digelar di Gedung Kejati Jabar, DPRD Kabupaten Bandung Barat, serta Kantor Pemkab Bandung Barat.
Menanggapi isu tersebut, Jeje menegaskan komitmennya untuk menjalankan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bersih dari praktik korupsi. Ia menekankan bahwa Pemkab Bandung Barat tidak menoleransi segala bentuk pelanggaran hukum.
“Saya tidak menutup diri dan membuka ruang bagi semua pihak demi Bandung Barat yang lebih baik di masa depan. Jika ada elemen masyarakat menemukan kejanggalan, tentu akan segera kami tindaklanjuti,” ujarnya dalam keterangan rilis yang diterima redaksi, Sabtu (11/10/2025).
Bupati Jeje menambahkan, pihaknya akan menggandeng stakeholder terkait, termasuk Polres dan Kejaksaan, untuk memastikan jalannya roda pemerintahan berjalan sesuai dengan aturan dan ketentuan hukum yang berlaku.
“Kami akan berkoordinasi dengan Polres dan Kejaksaan untuk mengusut semua dugaan penyimpangan. Tidak ada toleransi bagi tindakan melawan hukum,” tegasnya.
Lebih jauh, Jeje memastikan akan menindak tegas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terbukti melakukan penyalahgunaan wewenang atau tindakan korupsi, tanpa pandang bulu.
“Jika mereka terbukti, tentu akan segera kami evaluasi dan gantikan. Ini berlaku untuk seluruh tingkatan, baik kasi, kabid, sekdis, kabag, kepala dinas, kepala badan, asisten, hingga sekda,” tandasnya.
Selain itu, Bupati Jeje juga menginstruksikan Inspektorat Daerah untuk melakukan pemeriksaan detail terhadap setiap laporan yang masuk dan memperkuat fungsi pengawasan internal agar sejalan dengan prinsip pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
“Bila ada laporan dugaan penyalahgunaan wewenang atau korupsi, saya akan perintahkan Inspektorat dan meminta Aparat Penegak Hukum melakukan pemeriksaan menyeluruh,” pungkasnya.
Langkah ini, lanjut Jeje, merupakan bentuk nyata dari komitmennya dalam menjaga integritas birokrasi serta memberikan rasa keadilan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Bandung Barat.
