Bekasi – GMN,- Setelah menuai aksi dan penolakan terhadap SK DPD Golkar Provinsi Jawa Barat yang ditandatangani Ketua DPD Dedi Mulyadi, kini protes berdatangan dari para bakal calon Wakil Bupati Bekasi. Aksi penolakan dan protes cukup berdasar, lantaran Dedi Mulyadi mengeluarkan rekomendasi secara tertutup.
“Yah, tentunya kita datangi kantor Bappilu partai golkar, menanyakan kejelasan dan kelanjutan dari proses penjaringan bakal calon wakil bupati bekasi kepada panitia yang saat itu dilaksanakan oleh Bappilu Partai golkar, Sudah sejauh mana kelanjutannya,” kata salah satu bakal calon wakil Bupati Bekasi Ade Budi Hartono (ABH-red) dari Partai Nasdem di Posko Kemenangannya, Selasa (23/7/2019).
Ade mengatakan, mekanisme dan kelanjutan hasil penjaringan bakal calon Wabup Bekasi yang dilakukan Partai Golkar tidak pernah ada penjelasan hingga saat ini.
“Sejak awal kami mendaftar hingga saat ini, belum ada telpon ataupun panggilan dan atau konfirmasi lainnya dari panitia penjaringan bakal calon Wabub Bekasi, oleh Bappilu Partai Golkar Kabupaten Bekasi”.
“Sedangkan, informasi yang beredar menyebutkan bahwa DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Barat sudah mengusulkan secara resmi dan tertulis 2 nama untuk direkomendasikan DPP Partai Golkar ke panitia pemilihan di DPRD Kabupaten Bekasi”.
“Sebagai warga Kabupaten Bekasi yang telah resmi ikut dalam proses pendaftaran Bakal calon Wabup Bekasi, kami mempertanyakan proses kelanjutan seleksi 18 bakal calon Wabup Bekasi, dan bila tidak ada kejelasan maka kita akan layangkan somasi ke Partai Golkar”.
“Kita daftar serius, bukan untuk main-main jangan sampai Partai Golkar yang sudah besar di Kabupaten Bekasi ternoda akibat ulah segelintir orang yang akan memaksakan kehendak,” terangnya.
Ade menegaskan, jika rekomendasi yang dikeluarkan DPD dan DPP Partai Golkar tidak segera dibatalkan, maka somasi akan dilayangkan ke partai berlambang pohon beringin itu.
Hal senada diucapkan bakal calon Wakil Bupati Bekasi lainnya, Mohammad Amin Fauzi. Mantan Plt Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Bekasi ini meminta kepada para ketua partai pengusung tidak menjual Bekasi kepada salah satu kandidat yang ada dalam rekomendasi untuk maju mengisi bangku kosong Wakil Bupati Bekasi guna mendampingi, Eka Supria Atmaja.
“Harapan itu saya sampaikan kepada Jamil selaku Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional (PAN), Firman Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) dan Teten Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Kabupaten Bekasi,” terangnya.
“Saya berpesan dan minta kepada saudara Jamil, Firman dan Teten jangan jadi pemimpin yang menindas di abad modern ini. Kembalikan Bekasi dan rebut Bekasi, tumbuh kembangkan rohnya Bekasi dengan memberikan rekomendasi kepada kandidat Cawabup asal Bekasi,” kata Amin mengingatkan.
Dirinya mengaku tahu persis bahwa ketiga orang ini menjadi pengusung H. Akhmad Marjuki. “Dari awal saya sudah tahu itu, terhitung sejak dibukanya penjaringan Cawabup Bekasi bahwa satu nama ini didukung karena faktor money,” sindirnya.
Demi kebaikan Bekasi, tambah Amin Fauzi, seharusnya, kandidat yang diusung punya rekam jejak yang baik di Kabupaten Bekasi dan sejauh mana pengabdiannya terhadap masyarakat Kabupaten Bekasi.
Sebelumnya, Aliansi Ormas Bekasi yang terdiri dari 28 organisasi masyarakat di Kabupaten Bekasi mendeklarasikan penolakan Calon Wakil Bupati (Cawabup) Bekasi dari luar daerah.
Ketua AOB Zaenal Abidin Senin meyakini masih banyak putra asli Bekasi yang pantas dan mampu menduduki jabatan sebagai Wakil Bupati.
“Kami sepakat, untuk menjadi Wakil bupati, masih banyak warga asli Bekasi yang pintar, cerdas dan mumpuni. Bahkan, mampu membawa perubahan Kabupaten Bekasi ke arah yang lebih baik. Jadi kenapa mesti dari luar yang tidak paham tentang Bekasi,” katanya.
“Kalau orang Bekasi yang memimpin, ‘sedaglog-daglognya’ (sebodoh-bodohnya), dia mengerti tentang masyarakat tapi kalau orang luar Bekasi, mana paham dia,” ungkapnya.
Dari sejumlah nama yang masuk bursa Cawabup Bekasi, beberapa di antaranya bukan putra asli daerah. Zaenal menyinggung mereka tidak laku di daerah asalnya sehingga memaksakan diri maju di Bekasi.
“Memangnya Bekasi selain tempat pembuangan sampah juga menjadi penampung limbah politik, kami tegas menolak mereka,” katanya.
Wakil Ketua DPD Golkar Jawa Barat, MQ Iswara menegaskan DPP Partai Golkar telah mengeluarkan Surat Keputusan (SK) yang berisi dua nama Calon Wakil Bupati Bekasi sisa masa jabatan 2017-2022.
Surat Keputusan itu bahkan telah diserahkan secara langsung
kepada Plt Ketua DPD Golkar Kabupaten Bekasi sekaligus Bupati Bekasi, Eka Supria Atmaja.
Adapun dua nama yang direkomendasikan dalam SK tersebut adalah Tuti Nurcholifah Yasin dan Ahmad Marjuki. “Jadi sekarang sudah menjadi tugas Pak Eka untuk menindaklanjutinya,” ungkapnya.
Dari kabar yang diterimanya, dalam waktu dekat SK untuk dua nama yang sama juga akan dikeluarkan oleh DPP partai koalisi lainnya seperti PAN, Nasdem dan Hanura.
“Infonya seperti itu. Pak Jamil (Ketua DPD PAN Kabupaten Bekasi-red), Pak Teten (Ketua NasDem Kabupaten Bekasi-red) juga sedang menunggu SK DPP masing-masing,” kata dia.
(DOM)
