BANDUNG-GMN,- Rencana pembangunan gedung sekolah BPK Penabur di kawasan Jalan Citrayuda, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung, menuai Penolakan dari sejumlah warga yang tinggal di sekitar lokasi.
Warga menyoroti rencana pembangunan gedung sekolah yang disebut terdiri dari empat lantai dan satu basement atau total lima tingkat. Kekhawatiran terutama berkaitan dengan kapasitas jalan, potensi kepadatan lalu lintas, kondisi lingkungan permukiman, sirkulasi udara, hingga persoalan air.
Perwakilan warga RT 11 Jalan Citrayuda, Yogi, mengatakan kondisi Jalan Citrayuda yang lebarnya sekitar 3,3 meter menjadi salah satu alasan warga mempertanyakan rencana tersebut.
Menurut Yogi, jalan lingkungan yang relatif sempit itu dinilai perlu mendapat perhatian apabila nantinya digunakan untuk mendukung aktivitas sekolah dengan jumlah peserta didik yang menurut informasi warga dapat mencapai sekitar 2.000 siswa.
“Kalau sekolah itu berdiri, kami khawatir terjadi kemacetan dan aktivitas warga akan terganggu. Jalan Citrayuda ini kecil, lebarnya sekitar 3,3 meter,” ujar Yogi kepada GlobalMediaNews, Selasa (29/9/2026).
Warga Khawatir Aktivitas Sekolah Picu Kepadatan
Yogi menyebut persoalan lalu lintas bukan hal baru bagi warga di kawasan tersebut. Kepadatan kendaraan, menurut dia, sudah kerap terjadi sehingga aktivitas sekolah dalam skala besar dikhawatirkan menambah beban jalan lingkungan.
Karena itu, warga meminta aspek lalu lintas dan akses kendaraan menjadi bagian penting yang dikaji sebelum pembangunan dilaksanakan.
“Intinya, kami warga yang tinggal di permukiman padat akan merasa tidak nyaman jika harus berhadapan langsung dengan sekolah yang aktivitasnya besar,” katanya.
Selain akses jalan, warga juga mempertanyakan dampak pembangunan gedung bertingkat terhadap lingkungan permukiman yang sudah cukup padat.
Menurut Yogi, persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan keberadaan sekolah, tetapi juga bagaimana bangunan dan aktivitasnya nantinya berdampingan dengan rumah-rumah warga.
Persoalan Air Turut Jadi Perhatian
Kekhawatiran warga juga menyangkut proses konstruksi yang diperkirakan berlangsung sekitar dua tahun.
Yogi mengatakan penggunaan pengeboran dalam proses pembangunan pondasi dikhawatirkan berdampak terhadap kondisi air tanah di sekitar lokasi.
Persoalan tersebut, lanjut dia, menjadi perhatian karena pasokan air PDAM di lingkungan warga disebut masih mengalami gangguan pada waktu tertentu.
“Di sini tidak boleh membuat sumur bor air dalam karena dikhawatirkan merusak debit air. Jadi persoalan air ini juga menjadi perhatian kami,” ujarnya.
Namun, berbagai kekhawatiran teknis tersebut merupakan pandangan warga yang masih perlu dijelaskan dan diverifikasi melalui kajian teknis maupun keterangan instansi berwenang.
Warga Pertanyakan Keterbukaan Informasi
Selain dampak pembangunan, warga juga menyoroti proses komunikasi antara pihak sekolah dengan masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi.
Yogi mengaku warga telah beberapa kali mengikuti pertemuan dengan pihak BPK Penabur melalui tingkat kelurahan. Namun, menurut dia, sejumlah informasi yang diminta warga belum diperlihatkan secara terbuka.
“Kami sudah beberapa kali bertemu dengan pihak BPK di kelurahan. Kami meminta data dan penjelasan mengenai rencana pembangunan, termasuk perizinannya. Kami juga meminta informasi mengenai izin dari Pemerintah Kota Bandung. Katanya sudah ada, tetapi belum bisa ditunjukkan kepada kami,” tuturnya.
Kekecewaan warga juga muncul setelah jadwal pertemuan yang semula direncanakan pada pukul 15.00 WIB pada Selasa (29/9/2026) kemudian dimajukan menjadi pukul 11.00 WIB.
Yogi mengatakan perubahan waktu tersebut dinilai tidak seluruhnya diketahui warga yang tinggal paling dekat dengan lokasi rencana pembangunan.
“Kami merasa tidak dilibatkan. Kami ini warga yang terdampak langsung, seharusnya diberi tahu dan dilibatkan,” katanya.
Warga Layangkan Surat Penolakan Resmi ke Walikota
Atas berbagai persoalan tersebut, warga RT 11 telah menyampaikan surat keberatan yang memuat sejumlah poin terkait rencana pembangunan sekolah lima lantai di kawasan Jalan Citrayuda.
Surat tersebut antara lain menyoroti persoalan akses jalan, lalu lintas, lingkungan permukiman, air, proses pembangunan, serta keterlibatan warga dalam pembahasan rencana pembangunan.
Warga berharap pemerintah bersama pihak sekolah melakukan evaluasi dengan mempertimbangkan kondisi faktual kawasan dan kepentingan masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi.
“Kami meminta pembangunan sekolah lima lantai itu jangan dipaksakan. Dengan kondisi permukiman yang padat seperti ini, kami khawatir akan muncul berbagai persoalan di kemudian hari,” ujar Yogi.
Kecamatan Cicendo: Pertemuan Sudah Digelar
Sementara itu, Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Kecamatan Cicendo, Muhamad Deni Zakaria, membenarkan adanya pertemuan terkait sosialisasi rencana pembangunan tersebut.
Menurut M. Deni, pertemuan melibatkan pihak BPK Penabur, pengurus RT dan RW, Satpol PP, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bandung, serta sejumlah perangkat daerah terkait.
“Memang hari ini sudah digelar pertemuan terkait sosialisasi antara BPK dengan RW dan RT, Satpol PP, dinas satu atap Kota Bandung, serta dinas terkait lainnya,” kata M. Deni.
Ia menjelaskan, pertemuan awalnya dijadwalkan berlangsung pukul 15.00 WIB. Namun, agenda tersebut kemudian dimajukan menjadi pukul 11.00 WIB karena Camat Cicendo harus menghadiri rapat paripurna di DPRD.
“Saya sudah menyampaikan perubahan jam ke kelurahan dan kemudian disampaikan kepada RT dan RW. Mungkin informasi kepada warga terdampak tidak tersampaikan,” ujarnya.
M. Deni mengatakan pertemuan tersebut tetap dihadiri perwakilan warga melalui pengurus lingkungan. Namun, terkait hasil pembahasan, ia mengaku belum mengetahui secara rinci.
“Soal hasil pertemuannya, saya belum tahu. Nanti mungkin pimpinan yang akan menyampaikan,” katanya.
Warga Minta Pembangunan Perhatikan Kondisi Lingkungan
Rencana pembangunan sekolah BPK Penabur tersebut kini menjadi perhatian warga di sekitar Jalan Citrayuda.
Bagi warga, persoalannya bukan semata mengenai pembangunan fasilitas pendidikan, melainkan bagaimana rencana pembangunan berskala besar tersebut dapat berjalan dengan tetap mempertimbangkan akses jalan, kondisi lingkungan, kebutuhan air, serta kenyamanan masyarakat yang telah lama tinggal di kawasan tersebut.
Warga pun berharap proses pembahasan dilakukan secara terbuka dengan melibatkan masyarakat yang berada paling dekat dengan lokasi pembangunan, sehingga setiap persoalan dapat dijelaskan berdasarkan data dan kajian teknis yang dapat dipertanggungjawabkan.
