CIMAHI-GMN,- Kementerian Keuangan Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) bekerja sama dengan Pemerintah Kota Cimahi menggelar kegiatan Edukasi Literasi Keuangan dan Sosialisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Obligasi Negara Ritel (ORI). Kegiatan berlangsung di Aula Gedung A Kompleks Perkantoran Pemerintah Kota Cimahi, Kamis (16/7/2026).
Acara tersebut diikuti jajaran perangkat daerah, unsur Forkopimda, instansi vertikal, serta berbagai pemangku kepentingan. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah meningkatkan literasi keuangan masyarakat sekaligus memperluas pemahaman mengenai peran APBN dalam pembangunan nasional serta memperkenalkan instrumen investasi negara yang aman dan menguntungkan.
Wali Kota Cimahi, Ngatiyana, mengapresiasi Kementerian Keuangan yang telah memilih Kota Cimahi sebagai salah satu lokasi penyelenggaraan edukasi literasi keuangan.
Menurutnya, masih banyak masyarakat yang memandang APBN hanya sebagai kumpulan angka. Padahal, APBN merupakan instrumen utama pemerintah dalam menjalankan berbagai program pembangunan sekaligus melindungi masyarakat dari berbagai tantangan ekonomi.
“APBN membiayai sektor-sektor strategis mulai dari pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur, perlindungan sosial hingga penguatan pertahanan nasional. Karena itu masyarakat perlu memahami bagaimana anggaran negara dikelola demi meningkatkan kesejahteraan rakyat,” ujar Ngatiyana.
Ia menambahkan, di tengah ketidakpastian ekonomi global yang dipengaruhi fluktuasi nilai tukar, tekanan inflasi, hingga perlambatan ekonomi dunia, fundamental ekonomi Indonesia masih relatif kuat. Kondisi tersebut, kata dia, tidak lepas dari kebijakan fiskal pemerintah yang dikelola secara hati-hati, profesional, dan akuntabel.
Ngatiyana berharap masyarakat Kota Cimahi semakin cerdas dalam mengelola keuangan, bijak dalam memilih investasi, serta ikut berpartisipasi mendukung pembangunan nasional.
“Kemajuan bangsa tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran negara, tetapi juga oleh tingkat pemahaman masyarakat terhadap bagaimana anggaran tersebut dihimpun, dikelola, dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat,” katanya.
Sementara itu, Analis Keuangan Negara Ahli Madya Direktorat Surat Utang Negara DJPPR Kementerian Keuangan, Singgih Gunarsa, menjelaskan bahwa Surat Berharga Negara (SBN) Ritel merupakan salah satu instrumen pembiayaan negara yang aman, mudah diakses, sekaligus memberikan keuntungan bagi masyarakat.
Selain memperoleh imbal hasil yang kompetitif, investor juga secara langsung berkontribusi dalam pembiayaan pembangunan melalui APBN.
Pada kesempatan tersebut, pemerintah memperkenalkan Obligasi Negara Ritel seri ORI030 yang terdiri dari dua pilihan tenor, yakni ORI030-T3 dengan jangka waktu tiga tahun dan kupon tetap sebesar 6,90 persen serta ORI030-T6 dengan tenor enam tahun dan kupon tetap 7,00 persen.
“ORI030 menjadi pilihan investasi yang menarik karena dijamin oleh negara dan menawarkan kupon yang kompetitif. Kami berharap semakin banyak masyarakat, khususnya di Kota Cimahi dan sekitarnya, berpartisipasi membeli ORI030 sebagai bentuk investasi sekaligus dukungan terhadap pembangunan nasional,” ujar Singgih.
Ia juga menjelaskan bahwa kondisi APBN masih berada dalam batas aman meskipun mengalami defisit sekitar 2,68 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Angka tersebut masih di bawah batas maksimal tiga persen sesuai ketentuan fiskal nasional sehingga kondisi keuangan negara dinilai tetap sehat dan terkendali.
“Masyarakat tidak perlu khawatir terhadap pengelolaan utang pemerintah. Seluruh pembiayaan dikelola secara prudent dan dana yang dihimpun melalui ORI digunakan untuk membiayai berbagai program prioritas yang manfaatnya kembali kepada masyarakat,” jelasnya.
Selain paparan mengenai APBN dan ORI030, peserta juga mendapatkan materi tentang pentingnya literasi keuangan, strategi membangun investasi yang sehat, karakteristik Surat Berharga Negara Ritel, hingga mekanisme pembelian ORI030 yang disampaikan oleh Analis Keuangan Negara Ahli Muda Direktorat Surat Utang Negara, Bahal A. Pranata.
Melalui kegiatan ini, pemerintah berharap literasi keuangan masyarakat terus meningkat sehingga semakin banyak masyarakat yang mampu mengelola keuangan secara bijak sekaligus memanfaatkan instrumen investasi yang aman untuk mendukung pembangunan nasional.
