BEKASI, GMN – Kontingen cabang olahraga (cabor) sepatu roda Kota Bandung merasa dirugikan oleh penerapan sistem pencatatan waktu (timing system) dan sejumlah keputusan perangkat pertandingan pada ajang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XV Jawa Barat 2026. Persoalan tersebut mencuat setelah ditemukan perbedaan catatan waktu yang dinilai cukup signifikan dalam beberapa nomor perlombaan.
Keluhan itu disampaikan Pelatih Sepatu Roda Kota Bandung, Andre Sudradjat, setelah pertandingan yang berlangsung di International Sport Arena, Kota Bekasi, Kamis (12/11/2026). Menurutnya, persoalan utama terjadi pada nomor Individual Time Trial (ITT) 100 meter dan ITT 200 meter yang dinilai belum didukung sistem pencatatan waktu secara transparan.
Andre menjelaskan, pada perlombaan hari sebelumnya, penggunaan timing system belum dilengkapi monitor yang dapat memperlihatkan secara langsung proses pencatatan waktu. Kondisi tersebut berbeda dengan pelaksanaan pertandingan pada hari berikutnya yang sudah dilengkapi monitor sehingga proses mulai dan berhentinya waktu dapat disaksikan secara terbuka.
“Jadi, terutama Kota Bandung merasa dirugikan dengan timing system. Karena kemarin tidak ada monitor yang memang berjalan seperti hari ini. Nah, hari ini sudah ada monitor sehingga proses start-stop itu terlihat,” ujar Andre.
Ia menuturkan, ketiadaan monitor pada nomor ITT 100 meter dan ITT 200 meter membuat para pelatih kesulitan memastikan keakuratan hasil pertandingan. Padahal, dalam nomor perlombaan tersebut, selisih waktu sepersepuluh detik saja dapat menentukan posisi atlet di klasemen akhir.
Bahkan, Andre menyebut penggunaan perangkat digital timer pada nomor ITT 100 meter dan ITT 200 meter tidak berjalan sebagaimana mestinya. Perangkat pencatat waktu tersebut baru digunakan pada nomor 200 meter DTT, dengan sistem yang menggunakan teknologi MyLaps.
“Di nomor ITT 100 dan ITT 200, digital timer-nya tidak ada. Baru di nomor 200 DTT digunakan digital timer MyLaps. Sementara, kesalahan waktunya cukup jauh,” katanya.
Berdasarkan catatan yang dimiliki pihaknya, ditemukan perbedaan hasil pencatatan waktu mulai dari 0,1 detik, 0,2 detik, hingga 0,3 detik. Andre menyebut atlet Kota Bandung dan Kabupaten Bogor mengalami selisih waktu yang mencapai lebih dari 0,3 detik, sedangkan sejumlah atlet daerah lain hanya mengalami perbedaan sekitar 0,1 hingga 0,2 detik.
Menurut Andre, perbedaan tersebut sangat memengaruhi hasil perlombaan, terutama pada nomor sprint yang berlangsung dalam waktu singkat. Ia menilai, kondisi itu berpotensi menguntungkan sebagian atlet sekaligus merugikan atlet lainnya sehingga objektivitas hasil pertandingan patut dipertanyakan.
Salah satu contoh yang disorotnya terjadi pada nomor ITT 100 meter putra. Andre menyebut atlet Kota Bandung, Arfan, berdasarkan catatan waktu yang dimiliki pelatih seharusnya mampu menempati posisi lebih baik dibandingkan hasil resmi yang menempatkannya di peringkat ketiga.
“Kalau berdasarkan catatan waktu pribadi dan pelatih lain, Arfan itu sebetulnya harusnya kedua. Bahkan ada yang bilang Arfan bisa menjadi juara pertama dengan catatan waktu sembilan detik. Tetapi, karena catatan waktu dari wasit tidak terlihat, akhirnya kami sulit memastikan dan memperjuangkannya,” ungkap Andre.
Ia mengakui, pihaknya menghadapi kesulitan ketika hendak mengajukan protes karena tidak memiliki akses terhadap tampilan pencatatan waktu resmi yang dapat dijadikan dasar pembanding. Meski setiap pelatih memiliki catatan waktu masing-masing, bukti tersebut dinilai belum cukup kuat untuk mengubah keputusan pertandingan.
“Semua pelatih pasti punya data dan catatan waktu masing-masing. Menurut kami, ini menjadi persoalan serius karena hasil nomor tersebut tidak objektif. Ada yang menerima keuntungan, tetapi ada juga yang dirugikan,” tuturnya.
Keluhan serupa juga terjadi pada nomor ITT 100 meter putri. Andre menyebut atlet Kota Bandung mengalami perbedaan catatan waktu hampir 0,4 detik antara hasil pengukuran pihak pelatih dan catatan resmi perangkat pertandingan. Selisih tersebut dinilai terlalu besar untuk perlombaan sprint jarak pendek.
Ia mencontohkan, atletnya yang sebelumnya mampu menempati posisi kedua pada babak kualifikasi justru harus turun hingga peringkat kedelapan pada babak final. Padahal, berdasarkan pengamatan dan catatan waktu pelatih, kemampuan atlet tersebut tidak menunjukkan perbedaan sejauh hasil yang tercantum dalam pencatatan resmi.
“Di catatan waktu saya, atlet tersebut seharusnya mencatat 11,4 detik. Tetapi, di catatan wasit menjadi 11,8 detik. Selisihnya cukup jauh, hampir 0,4 detik. Minimal menurut kami, atlet tersebut seharusnya bisa masuk peringkat kedua atau ketiga,” jelasnya.
Andre menegaskan, pihaknya belum dapat memastikan apakah persoalan tersebut disebabkan kesalahan teknis perangkat atau faktor lain. Namun, ia menilai ketidakakuratan pencatatan waktu telah memberikan dampak terhadap peluang atlet Kota Bandung dalam perebutan medali Porprov 2026.
Selain persoalan timing system, Andre juga menyoroti keputusan perangkat pertandingan pada nomor 10 meter point-to-point putri. Dalam nomor tersebut, atlet Kota Bandung yang sebelumnya berada di posisi ketiga harus turun ke peringkat keempat setelah adanya protes dari kontingen Kabupaten Bandung.
Namun, setelah dilakukan pengecekan kembali berdasarkan informasi dan rekaman yang kemudian diterima, Andre menilai atlet Kota Bandung seharusnya tetap berhak menempati posisi ketiga. Ia menyebut terdapat kesamaan poin 4-4, tetapi berdasarkan urutan finis, atlet Kota Bandung semestinya lebih unggul.
“Kalau poinnya sama, yaitu 4-4, seharusnya dilihat juga urutan finisnya. Karena atlet kami finis di posisi ketiga, menurut kami memang seharusnya Kota Bandung yang mendapatkan peringkat ketiga,” katanya.
Meski demikian, Andre mengaku kesulitan mengajukan protes lanjutan karena batas waktu pengajuan keberatan hanya diberikan selama 15 menit setelah pertandingan. Sementara itu, informasi tambahan berupa rekaman video baru diterimanya setelah pertandingan berlangsung sehingga kesempatan untuk menyampaikan keberatan secara resmi sudah terlewati.
“Perlombaan berlangsung sekitar 20 menit, tetapi waktu kami hanya 15 menit untuk memutuskan apakah akan mengajukan protes atau tidak. Saya juga baru mendapatkan informasi dari orang tua atlet mengenai video tersebut. Jadi, ketika mau melakukan pengecekan dan protes balik, waktunya sudah lewat dan hasil pertandingan sudah dibagikan,” ungkapnya.
Atas berbagai persoalan tersebut, Andre berharap penyelenggaraan Porprov mendatang dapat lebih memperhatikan kualitas perangkat pertandingan, terutama penggunaan sistem pencatatan waktu yang sesuai standar nasional maupun internasional. Ia juga meminta agar kualitas sumber daya manusia yang bertugas sebagai Technical Delegate (TD), Technical Representative (TR), wasit, dan perangkat pertandingan lainnya benar-benar diperhatikan.
“Harapan saya, untuk sekelas Porprov, peralatan dan sistem penjurian harus mengikuti standar nasional atau internasional sehingga bisa mencegah terjadinya kesalahan maupun potensi kecurangan. Leveling kepanitiaan, mulai dari TD, TR, dan sebagainya, juga harus benar-benar berkualitas,” tegas Andre.
Ia memahami bahwa penyelenggaraan pertandingan membutuhkan dukungan anggaran yang memadai, termasuk untuk membiayai perangkat pertandingan. Namun, menurutnya, keterbatasan anggaran tidak seharusnya menjadi alasan menurunnya kualitas kompetisi karena yang paling dirugikan pada akhirnya adalah para atlet yang telah berjuang mempersiapkan diri untuk meraih prestasi.
“Memang saya dengar anggaran untuk wasit minim. Tetapi, jangan sampai akhirnya yang dikorbankan adalah kualitas perlombaan. Atlet sudah berlatih dan mempersiapkan diri, sehingga mereka berhak mendapatkan pertandingan yang adil, transparan, dan objektif,” pungkasnya.
