CIMAHI-GMN,-Pemerintah Kota Cimahi menggelar Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Kota Cimahi di Lapangan Rajawali, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kelurahan Karangmekar, Kecamatan Cimahi Tengah, Senin (17/8/2026).
Upacara berlangsung khidmat dan diikuti jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Pemerintah Kota Cimahi, aparatur sipil negara (ASN), organisasi kemasyarakatan, pelajar, para veteran, serta berbagai elemen masyarakat.
Wali Kota Cimahi Ngatiyana yang bertindak sebagai inspektur upacara menegaskan, makna kemerdekaan tidak sebatas terbebas dari penjajahan. Kemerdekaan, menurutnya, harus diwujudkan melalui kerja nyata pemerintah dan masyarakat dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperkuat perekonomian, serta memenuhi kebutuhan dasar warga.
“Dalam membangun kota, yang dipikirkan bukan semata-mata berapa besar anggarannya atau berapa banyak proyeknya. Tetapi satu hal, seberapa besar manfaatnya bagi masyarakat,” ujar Ngatiyana.
Capaian Pembangunan Jadi Refleksi HUT Kemerdekaan
Momentum HUT ke-81 RI, kata Ngatiyana, menjadi kesempatan untuk mengevaluasi perjalanan pembangunan sekaligus memperkuat komitmen pemerintah daerah dalam menghadirkan pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Ia menyampaikan, pembangunan Kota Cimahi terus diarahkan pada sejumlah sektor strategis, mulai dari kesehatan, pendidikan, infrastruktur, ekonomi, sosial hingga lingkungan.
Di bidang kesehatan, Pemkot Cimahi telah menyelesaikan pembangunan Puskesmas Cibeureum yang lebih representatif untuk memberikan pelayanan kepada lebih dari 62 ribu jiwa. Pemerintah juga melanjutkan revitalisasi Puskesmas Melong Tengah.
Selain itu, seluruh kecamatan di Kota Cimahi kini telah memiliki layanan rawat jalan sore. Kebijakan tersebut diharapkan memberikan kemudahan bagi masyarakat yang bekerja pada pagi hingga siang hari agar tetap dapat memperoleh pelayanan kesehatan tanpa harus meninggalkan pekerjaannya.
Sementara di sektor infrastruktur, keberadaan Bundaran Jati disebut memberikan dampak terhadap konektivitas dan membantu mengurai kepadatan lalu lintas. Pembangunan Underpass Gatot Subroto-Baros juga terus dikawal melalui kolaborasi Pemkot Cimahi bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Pertumbuhan Ekonomi Harus Berujung pada Kesejahteraan
Dari sektor ekonomi, Ngatiyana menyebut pertumbuhan ekonomi Kota Cimahi pada 2025 mencapai 5,33 persen.
Namun, ia mengingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak boleh hanya berhenti pada angka statistik. Pertumbuhan tersebut harus mampu membuka lapangan kerja, meningkatkan daya beli, dan memberikan dampak terhadap kesejahteraan keluarga.
“Pertumbuhan ekonomi bukan tujuan akhir. Yang paling penting adalah bagaimana pertumbuhan itu bermuara pada lapangan kerja dan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Persoalan lingkungan juga menjadi perhatian Pemkot Cimahi. Pemerintah mendorong gerakan Zero to Landfill melalui optimalisasi TPST Santiong yang diproyeksikan mampu mengolah hingga 85 ton sampah per hari.
Upaya tersebut diperkuat melalui gerakan Sapu Jagat, yang mendorong pengelolaan sampah sejak dari sumbernya sehingga beban pengelolaan di tempat pemrosesan akhir dapat ditekan.
Ngatiyana juga menyinggung keberhasilan Kota Cimahi meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-13. Menurutnya, capaian tersebut harus dimaknai sebagai bentuk tanggung jawab dan amanah dalam mengelola keuangan daerah, bukan sekadar penghargaan seremonial.
Efisiensi Anggaran Bukan Berarti Mengurangi Keberpihakan
Di tengah keterbatasan fiskal daerah, Ngatiyana menekankan pentingnya pemerintah semakin selektif dalam menentukan prioritas pembangunan.
Menurutnya, efisiensi anggaran tidak boleh diterjemahkan sebagai pengurangan keberpihakan terhadap masyarakat. Efisiensi justru harus mendorong pemerintah memilih program yang paling dibutuhkan dan memberikan manfaat terbesar.
“Kita harus semakin cerdas memilih prioritas, semakin disiplin mengelola setiap rupiah uang rakyat, dan berani memilih program yang paling besar dampaknya bagi masyarakat,” katanya.
Ia juga mengajak seluruh aparatur pemerintah menjadikan peringatan kemerdekaan sebagai momentum memperkuat semangat pengabdian, integritas, kedisiplinan, dan profesionalisme.
Setiap kebijakan dan pelayanan publik, lanjutnya, harus berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Merah Putih sebagai Janji untuk Melayani
Ngatiyana menegaskan, pembangunan Kota Cimahi tidak dapat dilakukan pemerintah seorang diri. Kolaborasi antara pemerintah daerah, masyarakat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan pemerintah pusat menjadi bagian penting dalam menjawab berbagai tantangan pembangunan.
“Kota ini tidak bisa dibangun sendiri. Ada hal yang harus kita kerjakan sendiri, ada hal yang harus kita kerjakan bersama, dan ada hal yang harus kita perjuangkan bersama-sama dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Inilah gotong royong dalam wadah pembangunan modern,” ujarnya.
Menutup amanatnya, Ngatiyana mengajak seluruh masyarakat menjadikan semangat kemerdekaan sebagai energi untuk terus bekerja, melayani dan membangun Kota Cimahi.
“Di hari kemerdekaan ini, mari kita jadikan Merah Putih bukan hanya sebagai bendera yang kita kibarkan, melainkan janji untuk bekerja keras, janji untuk melayani lebih tulus, janji untuk membangun lebih mantap agar masyarakat menjadi happy,” pungkasnya.
