Jakarta-GMN,- Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) turut ikut serta dalam program Satu Data Indonesia (SDI) yang dicanangkan oleh pemerintah.
Menteri ATR/Kepala BPN, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan bahwa digitalisasi layanan pertanahan akan mempermudah masyarakat.
Transformasi digital yang dilakukan oleh Kementerian ATR/BPN memerlukan dukungan dari birokrasi yang tidak hanya melayani tetapi juga tidak memperlambat atau mempersulit proses, serta harus memenuhi harapan masyarakat.
Dalam rapat yang berlangsung di Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Sekretaris Jenderal (Sekjen) Suyus Windayana, yang mewakili Menteri AHY, menggarisbawahi pentingnya integrasi data ini.
“One data ini bertujuan untuk mengintegrasikan data dan menyederhanakannya. Dengan demikian, masyarakat akan memperoleh data yang lebih akurat dan berkualitas,” ujarnya pada Selasa (30/07/2024).
SDI bertujuan untuk menyederhanakan berbagai data yang selama ini dikelola oleh masing-masing kementerian dan lembaga. Contohnya, akan dilakukan penyatuan antara nomor induk bidang tanah (NIB) dari Kementerian ATR/BPN dengan nomor objek pajak dari pemerintah daerah.
Suyus Windayana menjelaskan bahwa ada dua jenis data pertanahan yang akan diintegrasikan dalam SDI. “Pertama adalah data spasial yang mencakup data bidang tanah, IGT (Informasi Geospasial Tematik), dan data tata ruang. Kedua adalah data Sertipikat Tanah Elektronik, sehingga masyarakat dapat dengan mudah mengecek sertifikat mereka,” jelasnya.
Menteri PANRB, Abdullah Azwar Anas, menyatakan bahwa SDI sejalan dengan upaya pemerintah dalam transformasi digital. Tujuannya agar masyarakat dapat memanfaatkan kekayaan data yang sudah ada namun belum terintegrasi dengan baik.
Sementara itu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Suharso Monoarfa, menekankan pentingnya standarisasi data dalam SDI untuk memastikan data yang disajikan akurat, terpercaya, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Dalam rapat tersebut, hadir pula sejumlah Menteri dan Kepala Lembaga dari Kabinet Indonesia Maju, termasuk Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Virgo Eresta Jaya; Kepala Pusat Data dan Informasi Pertanahan, Tata Ruang, dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, I Ketut Gede Ary Sucaya; serta Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama, Dony Erwan Brilianto.
