CIMAHI – Ketua DPRD Kota Cimahi dari Fraksi PKS, Wahyu Widyatmoko, S.H, menegaskan komitmennya untuk terus turun langsung ke wilayah daerah pemilihannya guna menyerap dan menampung aspirasi masyarakat. Dapil 4 yang diwakilinya meliputi Kelurahan Utama, Leuwigajah, dan Cibeber.
Hal tersebut disampaikan Wahyu saat ditemui awak media di sela-sela kegiatan kunjungan dan silaturahmi dengan warga, Jumat (06/12/2025). Menurutnya, turun langsung ke lapangan merupakan bagian dari tugas pokok sebagai wakil rakyat agar dapat memahami kebutuhan riil masyarakat.
“Sudah satu tahun saya menjalankan amanah sebagai anggota DPRD Kota Cimahi di Dapil 4. Komitmen kami adalah merealisasikan program-program sosial prioritas yang benar-benar dibutuhkan warga,” ujar Wahyu.
Dalam kunjungannya, sejumlah aspirasi disampaikan masyarakat, di antaranya terkait perbaikan rumah tidak layak huni (rutilahu), perbaikan drainase, penyediaan fasilitas dasar masyarakat, serta perbaikan jalan lingkungan. Selain itu, warga juga menyoroti kondisi fasilitas keagamaan, seperti atap masjid yang bocor dan kebutuhan MCK bagi lingkungan yang belum memiliki toilet layak.
Wahyu menjelaskan, seluruh aspirasi tersebut akan dicatat dan dibahas sebagai bahan rumusan program kerja DPRD, untuk selanjutnya diajukan kepada Pemerintah Kota Cimahi melalui dinas-dinas terkait.
“Aspirasi masyarakat akan dimasukkan ke dalam sistem Pemerintah Kota agar segera mendapatkan perhatian dan tindak lanjut, baik dalam bentuk bantuan maupun perbaikan,” jelasnya.
Terkait program rutilahu, Wahyu menyebutkan bahwa pada tahun ini ditargetkan sebanyak 73 unit rumah mendapatkan bantuan. Namun, realisasi tetap dilakukan secara bertahap dan berdasarkan hasil survei serta verifikasi dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Kota Cimahi.
“Bagi rumah yang belum terealisasi tahun ini, akan kembali diajukan pada tahun anggaran berikutnya,” tambahnya.
Selain itu, Wahyu juga menyinggung bantuan dana sebesar Rp19 juta per RW yang direncanakan berjalan pada tahun depan. Menurutnya, bantuan tersebut memiliki skala prioritas berbeda di setiap wilayah, sesuai dengan kebutuhan masing-masing RW.
“Anggarannya sudah dibahas bersama TAPD dan akan dilaksanakan sesuai peraturan wali kota. Penggunaannya akan diawasi secara ketat agar tepat sasaran dan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat,” tegasnya.
