Bandung-GMN,- Dalam rangkaian International Meeting on Best Practices of Ulayat Land Registration in Indonesia and ASEAN Countries, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), meresmikan pameran Ekshibisi Tanah Ulayat yang diselenggarakan di The Trans Luxury Hotel, Bandung, pada Rabu (04/09/2024).
“Acara ini merupakan kesempatan bagi kita semua untuk bersama-sama menyaksikan pameran dari berbagai pihak guna menyatukan visi dan semangat dalam menyukseskan program registrasi tanah ulayat di Indonesia dan negara-negara ASEAN,” ujar Menteri AHY dalam sambutannya.
Pameran yang berlangsung selama empat hari ini melibatkan perwakilan dari berbagai Masyarakat Hukum Adat, termasuk Masyarakat Hukum Adat Baduy, Kampung Naga, Dayak Iban Sungai Itik, Dayak Menua Kulan, Dayak Sami, Kerapatan Adat Nagari (KAN) Tanjung Bonai, Mukim Siem, Mukim Seulimeum, Kota Sungai Penuh, dan Desa Adat Asah Duren.
Diharapkan, acara ini menjadi platform bagi Masyarakat Hukum Adat di Indonesia untuk memamerkan kekayaan budaya mereka. Selain itu, diharapkan Kementerian ATR/BPN dapat meningkatkan sinergi dan kolaborasi dengan berbagai pihak untuk mendukung sosialisasi dan pelaksanaan pendaftaran tanah ulayat.
Setelah meresmikan pameran, Menteri AHY meninjau stan dari masing-masing daerah, disambut dengan meriah oleh penampilan budaya dari Suku Baduy hingga Papua. Dalam dialog dengan peserta, ia juga mengeksplorasi berbagai produk yang dipamerkan.
Peninjauan pameran ditutup dengan penandatanganan lukisan yang menjadi sampul Buku “Cerita Tanah Ulayat Hari Ini”, yang ditulis oleh tim Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (Ditjen PHPT).
Acara ini dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi di Kementerian ATR/BPN, serta perwakilan dari Duta Besar negara-negara ASEAN untuk Indonesia, Lembaga Pertanahan Luar Negeri se-Asia Tenggara, termasuk National Committee of Indigenous People (NCIP) Filipina, Department of Agriculture Land Management (DALAM) Ministry of Agriculture and Forestry of Laos, Office of the National Land Policy Board Thailand, dan Department of Land Thailand. (LS/PHAL)
