Datangnya PJ Bupati Bandung Barat, memberi harapan baru dalam pentaan dan pengelolaan keuangan Pemda KBB. Yang selama ini dianggap kurang jelas.
Ketua Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) Gunawan Rasyid mengatakan, Hal yang paling terasa oleh masyarakat sebelum datangnya PJ Bupati Bandung Barat adalah kurang jelasnya pengelolaan anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat, ditandai dengan banyaknya kegiatan tertunda, yang paling tidak masuk akal pernyataan Bupati sebelumnya bahwa APBD 2023 depisit ratusan milyar.
“Contoh kongrit Tukin seharunya dibayar bulan Juni dan itu uangnya ada tp baru bisa cair setelah PJ Bupati mengeluarkan perintah, kemudian tidak kalah pentingnya adalah stimulus biaya penyelenggara pemilu tahun 2024 yang belum ada kejelasan baik besaran maupun realisasinya, padahal itu hajat nasional strategis yang akan menentukan hadirnya kualitas demokrasi”Ujarnya.
Guras merasa kaget, saat menyimak menyimak pernyataan Pj Bupati Arsan Latif dalam pengantar RAPBD Perubahan tahun 2023 ada kenaikan sekitar 10.79 milyar, yang awalnya dianggarkan 3.31 triliun menjadi 3.32 triliun.
Menurutnya ini pembuktian leader ship serta kecermatan PJ Bupati memiliki kompetensi yang relevan, hal ini harus menjadi momentum untuk memperbaiki manajemen pengelolaan keuangan di KBB dan berharap PJ Bupati wajib melakukan inspeksi ke masing-masing OPD untuk memastikan bahwa sistem pengelolaan keuangan berjalan dengan baik dan benar.
Berbicara upaya peningkatan PAD, apabila PJ Bupati bisa lebih cermat dalam menelisik pajak hotel, restoran dan tempat wisata ditambah optimalisasi pajak reklame, Ketua LAKI KBB ini memastikan akan terjadi peningkatan PAD yang signifikan dan LAKI pun akan melakukan investigasi dilapangan agar kebocoran yang diduga dilakukan oleh oknum pelaksana dapat segera diberantas.
Ditanya wartawan mengenai pernyataan Pj Bupati yang akan fokus terhadap kepentingan masyarakat terutama dalam mengurangi kemiskinan, Ketua LAKI mengatakan ini patut di apresiasi , hanya saja PJ Bupati harus berani mereposisi anggaran yang tidak menyentuh kepentingan masyarakat, seperti halnya program aspirasi dewan ( pokir ) sebaiknya dikurangi, salah satu contoh dugaan kegiatan yang tidak rasional, pembuatan 16 sumur bor dengan nominal masing masing 50 JT, pengadaan alat Hadroh ( gambus ) 150 JT, lapang tenis meja 100 JT, pengembangan wisata 220 JT, pemeliharaan jalan rutin 200 JT,
“Padahal jalanya masih cukup baik, sementara dilapangan sangat nyata masyarakat mengalami kekeringan yang cukup panjang harga pangan cukup tinggi sehingga masyarakat sangat prioritas untuk dibantu minimal pemberian beras,” ucapnya.
Oleh itu, LAKI KBB melihat keadaan ini akan dijadikan momentum untuk membantu pemerintah dalam upaya pemberantasan dan pencegahan Korupsi, LAKI akan mengawasi kinerja eksekutif maupun legislatif terhadap dugaan prilaku karuptif,
“Karena LAKI sangat memahami modus yang biasa dilakukan dan kami pun sudah memiliki jejak digital terutama kebiasaan pengawalan DAK, BANGUB maupun Pokir, dan kedepan jika ada temuan memiliki bukti awal yg cukup LAKI tidak akan segan untuk melaporkan ke KPK,”pungkas Guras.
