BANDUNG BARAT-GMN,- Papan informasi proyek pembangunan drainase milik Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bandung Barat (KBB) menjadi sorotan. Pasalnya, papan informasi proyek tersebut tidak mencantumkan secara jelas nilai anggaran atau nilai kontrak pekerjaan.
Pantauan di lokasi, Selasa (25/8/2026), menunjukkan papan informasi proyek telah terpasang. Papan tersebut mencantumkan sejumlah informasi mengenai kegiatan, namun bagian Nilai Pekerjaan tidak terisi atau tidak menunjukkan nominal anggaran.
Adapun informasi yang tercantum antara lain:
- Dinas: PUPR Kabupaten Bandung Barat
- Nama Kegiatan: Pembangunan Drainase Jalan Tani Mulya RT 08/RW 19
- Nilai Pekerjaan: Tidak tercantum?
- Nomor Kontrak: 0003.2/602/11/SPK-RJKL-05/BMDPUTR/2026
- Waktu Pelaksanaan: 60 hari kalender
- Kontraktor: CV Bejana Utama
- Alamat Kontraktor: Jalan Terusan Jakarta No. 175A, Kelurahan Antapani Kulon, Kecamatan Antapani, Kota Bandung
Kondisi tersebut dipertanyakan aktivis Ormas Pemuda Pancasila (PP) KBB bersama Ketua Sundawani Wirabuana KBB Layung dan Ketua Brigez KBB Erid.
Mereka mempertanyakan alasan tidak dicantumkannya nilai pekerjaan pada papan informasi proyek. Menurut mereka, masyarakat perlu mengetahui besaran anggaran APBD yang digunakan untuk pembangunan tersebut.
“Kenapa tidak ada nilai anggarannya? Ada apa itu? Jadi tidak tahu berapa uang APBD yang dipakai. Seharusnya transparan,” ujar Otang kepada Global Media News, Selasa (25/8/2026).
Otang menilai, tidak dicantumkannya nilai anggaran pada papan proyek dapat menimbulkan pertanyaan publik dan perlu mendapat penjelasan dari pihak terkait. Ia meminta pelaksanaan proyek pemerintah yang menggunakan uang negara dilakukan secara terbuka sehingga masyarakat dapat ikut melakukan pengawasan.
Soroti Pelaksanaan Proyek dan Koordinasi dengan Warga
Selain persoalan papan informasi, Otang juga menyoroti pelaksanaan pekerjaan di lokasi. Menurut dia, lokasi proyek tersebut berada tidak jauh dari rumah salah seorang anggota DPRD KBB dari Fraksi Demokrat, Piether Juandys.
Otang juga mempertanyakan pelaksanaan pekerjaan yang menurutnya sudah berjalan, sementara waktu pelaksanaan sebagaimana tercantum dalam papan informasi perlu dicermati kembali.
Ia menduga pelaksanaan pekerjaan belum didahului koordinasi atau sosialisasi yang memadai dengan masyarakat setempat, termasuk RT, RW dan pemerintah desa.
“Menurut kami, pelaksanaan pekerjaan harus dikomunikasikan terlebih dahulu dengan lingkungan setempat agar masyarakat mengetahui dan tidak terjadi kesalahpahaman,” katanya.
Otang mengaku telah berupaya menyampaikan persoalan tersebut kepada Kepala Dinas PUPR KBB Fauzan dan Kepala Bidang Bina Marga PUPR KBB Asep Ige. Namun, menurut pengakuannya, upaya komunikasi tersebut belum mendapatkan respons, karena saat ditelpon mereka tidak menjawab.
Nilai Anggaran Dinilai Penting untuk Transparansi
Persoalan tidak dicantumkannya nilai pekerjaan menjadi perhatian karena papan informasi proyek merupakan sarana bagi masyarakat untuk mengetahui identitas dan informasi dasar sebuah kegiatan pembangunan.
Transparansi anggaran juga menjadi bagian penting dalam pengelolaan keuangan publik. Masyarakat perlu memperoleh informasi yang memadai mengenai proyek yang menggunakan APBD agar dapat ikut mengawasi pelaksanaannya.
Ketentuan mengenai keterbukaan informasi publik diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Sementara prinsip transparansi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah juga diatur dalam regulasi pengadaan pemerintah beserta perubahannya.
Dinas PUPR KBB: Harusnya Ada Nominal
Sementara itu, Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR KBB, Asep Ige, menegaskan bahwa nominal pekerjaan seharusnya dicantumkan pada papan informasi proyek.
“Harusnya ada nominalnya,” ujar Asep Ige saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp, Selasa (25/8/2026).
Pernyataan tersebut menjadi perhatian penting karena menunjukkan bahwa informasi nilai pekerjaan semestinya tersedia pada papan proyek agar masyarakat dapat mengetahui secara terbuka besaran anggaran yang digunakan.
Di sisi lain, hingga berita ini ditulis, belum diperoleh penjelasan lebih lanjut mengenai alasan nominal pekerjaan belum tercantum pada papan proyek tersebut dari pihak pelaksana.
Keterbukaan informasi menjadi penting agar setiap pembangunan yang dibiayai yang APBD/ APBN dapat berjalan transparan, akuntabel, dan terbuka terhadap pengawasan masyarakat.
