JAKARTA, GMN,- Menteri Sosial (Mensos), Saifullah Yusuf, menyatakan pemerintah telah menambah alokasi anggaran perlindungan sosial tahun ini menjadi Rp110 triliun. Sebelumnya, alokasi anggaran yang disalurkan melalui Kementerian Sosial (Kemensos) itu tercatat sebesar Rp71 triliun.
Menurut Mensos, ini bertujuan untuk memperluas jangkauan bantuan sosial kepada keluarga penerima manfaat (KPM) di seluruh Indonesia. “Anggarannya ditambah untuk keluarga-keluarga yang memang memenuhi kriteria untuk memperoleh perlindungan sosial,” ujarnya, Selasa (28/10/2025).
Dengan penambahan anggaran tersebut, jangkauan penerima manfaat diperluas dari 21 juta menjadi 35 juta keluarga. Sedangkan perlindungan sosial diberikan dalam bentuk bantuan seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bansos Pangan (Sembako).
Setelah itu, Kemensos bersama kementerian lain di bawah Kemenko Pemberdayaan Masyarakat melanjutkan dengan program pemberdayaan sesuai potensi dan kebutuhannya. “Keluarga yang berada pada usia produktif akan diarahkan mengikuti berbagai program pemberdayaan ekonomi,” ucapnya.
Menurut Gus Ipul, panggilan akrab Mensos, tahun ini terdapat 77 ribu KPM yang sudah naik kelas. Mereka sudah siap mengikuti tahap pemberdayaan yang diselenggarakan pemerintah,” katanya.
Menko Pembangunan Manusia, Muhaimin Iskandar, menegaskan pemberdayaan merupakan fondasi utama paradigma pembangunan nasional. “Nilai-nilai pemberdayaan menjadi satu kebijakan untuk membangun kapasitas diri individu secara kolektif,” ujarnya.
Menurut Muhaimin, konsep pemberdayaan diwujudkan melalui proses graduasi (naik kelas) dari kelompok terbawah (desil 1) secara bertahap. “Pelan tetapi pasti mereka harus terus naik kelas dan mengembangkan peluang usaha,” ucapnya.
