BANDUNG, GMN,- Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) selaku perwakilan Kementrian Keuangan (Kemenkeu) di Jawa Barat merilis perkembangan APBN hingga 30 September 2025. Tercatat, Pendapatan Negara hingga 30 September 2025 terealisasi sebesar Rp102,51 Triliun atau 66,57% dari target Rp153,99 Triliun, tumbuh 5,62% (yoy) dengan pertumbuhan pada Penerimaan Perpajakan sebesar 5,30% dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar 11,00%.
Penerimaan Pajak tercapai Rp74,45 Triliun, tumbuh sebesar 5,96% (yoy) dikontribusi pertumbuhan Pajak Penghasilan yang tumbuh 6,61% khususnya pada PPh Badan dan PPh Final. PPh pasal 21 terkontraksi sebagi akibat dari pemusatan pembayaran Tunjangan Profesi Guru (TPG) dan Tunjangan Kinerja Polri. Sedangkan PPN dan PPnBM sedikit terkontraksi sebesar 1,35% yang disebabkan peningkatan restitusi pada PPN Dalam Negeri.
Penerimaan Kepabeanan dan Cukai tercapai Rp22,03 Triliun, tumbuh 4,01% (yoy) dikontribusi pertumbuhan positif pada penerimaan cukai sebesar 4,94%. Penerimaan bea masuk terkontraksi 35,96% karena tidak ada aktivitas importasi PT Bulog sejalan dengan kebijakan swasembaga pangan. Selain itu, terdapat realisasi Bea Keluar (BK) sebesar Rp13.300.000 dari komoditas kulit dan kayu pada KPPBC Bogor (ekspor melalui PLB).
Kanwil DJBC Jawa Barat dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) di wilayah Jawa Barat melakukan pengawasan dan penindakan rokok illegal. Pada periode penindakan 1 Januari hingga 30 September 2025 telah dilakukan 1.875 penindakan, dengan Barang Hasil Penindakan sebanyak 76,26 Juta batang dengan perkiraan nilai barang Rp114,29 Miliar dan potensi penerimaan negara yang hilang Rp58,03 Miliar.
Realisasi PNBP mengalami pertumbuhan sebesar 11,00% (yoy) dengan rincian PNBP lainnya tumbuh 18,01% dan Pendapatan PNBP BLU 4,81%. Sehingga realisasi PNBP pada September 2025 sebesar Rp6,03 Triliun.
Kepala Kanwil DJPb Jabar Fahma Sari Fatma menerangkan, Belanja Negara telah terealisasi Rp87,04 Triliun atau 71,73% dari pagu sebesar Rp121,34 Triliun, secara yoy mengalami perlambatan sebesar 6,96%. Perlambatan terjadi pada Belanja K/L sebesar 22,33% disamping karena pagu TA 2025 lebih kecil dibandingkan pagu TA 2024, juga secara penyerapan terhadap pagu tahun anggaran 2025 sedikit lebih lambat terutama pada belanja barang dan belanja modal sebagai respon dari kebijakan efisiensi anggaran.
“Belanja K/L sampai dengan 30 September 2025 terealisasi sebesar Rp27,15 Triliun atau 60,66% dari pagu. Realisasi TKD tumbuh 2,21%, dibanding tahun sebelumnya, dengan realisasi sampai dengan 30 September 2025 sebesar Rp59,89 Triliun atau 78,20% dari pagu. Kinerja APBN di Jabar sampai dengan 30 September 2025 mencatatkan total pendapatan sebesar Rp102,51 Triliun (66,57% dari target), sementara total belanja Rp87,04 Triliun (71,73% dari pagu), sehingga menghasilkan surplus regional sebesar Rp15,47 Triliun,” terangnya, dalam press conference, di Museum DJPb Bandung, Selasa (28/10/2025).
Berbagai program prioritas telah dilaksanakan dan memberi manfaat langsung kepada masyarakat di wilayah Jawa Barat. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah dilaksanakan di 27 Kabpaten/Kota oleh 854 unit SPPG menjangkau 8 Juta penerima manfaat. Program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) telah menjangkau 44.093 Unit di 1.619 lokasi dengan realisasi FLPP sebesar Rp5,52 Triliun.
KDKMP secara kelembagaan telah terbentuk sebanyak 5.969 unit Koperasi dengan status telah berbadan hukum, dengan modal kelolaan sebesar Rp32,38 Miliar dengan jumlah gerai yang dikelola sebanyak 705 Gerai di seluruh kab/kota di Jawa Barat. Realisasi belanja untuk Program Sekolah Rakyat sebesar Rp25,25 Miliar, dengan jumlah sekolah yang telah beroperasisebanyak 13 sekolah dengan jumlah siswa sebanyak 1.303 siswa.
Sementara untuk Program Revitalisasi Sekolah telah terealisasi sebesar Rp.11,31 Miliar dengan menggunakan pola swakelola mandiri yang melibatkan langsung komunitas sekolah dan masyarakat. Di Jawa Barat telah dibangun 1 sekolah Program SMA Unggul Garuda yaitu SMA Cahaya Rancamaya, Bogor, telah berjalan sejak tahun ajaran 2025 dengan realisasi belanja sebesar Rp59,31 Miliar.
Perekonomian Jawa Barat triwulan II 2025 tumbuh 2,33% (q-to-q) dan 5,23% (y-on-y), PDRB ADHK (yoy) sebesar Rp 459,80 triliun dan ADHB sebesar Rp755,19 triliun. Tingkat inflasi Jawa Barat September 2025 sebesar 2,19% (y-on-y) dengan IHK 109,02, dimana Inflasi tertinggi di Kota Sukabumi (3,89%) dengan IHK 110,00, sedangkan inflasi terendah di Kab.Bandung (1,87%) dengan IHK 109,20. 3.
Meskipun tingkat ketidakpastian masih tinggi, perekonomian Indonesia masih resilien baik dari sisi sektor ekonomi, sisi permintaan, maupun kontribusi masing-masing daerah dan akan terus diperkuat dengan berbagai stimulus pemerintah. Peningkatan efektivitas APBN sebagai instrumen pemacu pertumbuhan dan pendorong program prioritas nasional diwujudkan melalui akselerasi dan peningkatan kualitas belanja serta penguatan penerimaan negara yang adaptif.
