BANDUNG-GMN,-DPRD Kota Bandung bersama Pemerintah Kota Bandung menegaskan komitmennya untuk memperkuat peran Pedagang Kaki Lima (PKL) sebagai penggerak utama roda ekonomi masyarakat.
Selama ini, keberadaan PKL sering kali dikaitkan dengan persoalan ketertiban, kebersihan, hingga kemacetan. Namun di balik itu, sektor ini memiliki kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan penyediaan lapangan kerja bagi warga kota.
Berdasarkan data Kecamatan Gedebage, terdapat lebih dari 1.000 PKL yang tersebar di empat kelurahan Cisaranten Kidul, Cimincrang, Rancabolang, dan Rancanumpang yang membutuhkan penataan dan pembinaan berkelanjutan.
Perda Nomor 11 Tahun 2024 Jadi Payung Hukum Penataan PKL
Komitmen tersebut ditegaskan oleh Sekretaris Komisi II DPRD Kota Bandung, Asep Sudrajat, S.A.P. (Kang Upep) dalam kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2024 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL, yang digelar di Aula Kantor Kecamatan Gedebage, Selasa (14/10/2025).
Menurutnya, Perda ini bukan sekadar upaya pembinaan, melainkan bentuk nyata untuk menata dan memberdayakan PKL agar lebih mandiri dan produktif.
“Keberadaan PKL justru membantu pemerintah dalam mengurangi pengangguran. Maka dari itu, Perda ini harus menjadi landasan untuk menata dan memberdayakan mereka, bukan menertibkan dengan cara represif,” ujar Kang Upep.
Ia menambahkan, Pemkot Bandung tengah menyiapkan Peraturan Wali Kota sebagai turunan teknis dari Perda tersebut. Regulasi ini akan menjadi acuan bagi aparat kewilayahan dalam melakukan pengawasan, pendataan, serta pengembangan potensi ekonomi PKL.
PKL Mulai Bertransformasi: Dari Tepi Jalan ke Koperasi Produktif
Kang Upep menilai, perubahan citra PKL di Kecamatan Gedebage mulai tampak dengan terbentuknya koperasi sebagai wadah ekonomi bersama para pedagang.
“Kalau koperasi PKL ini bisa berjalan baik, tentu akan menjadi daya tarik baru bagi konsumen dan wisatawan. Ini bukti bahwa PKL bisa naik kelas dengan dukungan pemerintah,” ujarnya.
PKL, Jantung Ekonomi Kota Bandung
Sementara itu, Anggota Komisi III DPRD Kota Bandung, H. Andri Rusmana, S.Pd.I., M.A.P., menuturkan bahwa sektor kuliner dan pariwisata merupakan penyumbang sekitar 30 persen Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandung.
“Bandung dikenal sebagai kota kuliner dan kota kreatif. Maka PKL adalah jantung ekonomi kota ini,” ucapnya.
Namun, pertumbuhan jumlah PKL yang mencapai lebih dari 100.000 orang juga menjadi tantangan tersendiri bagi Pemkot Bandung, terutama dalam pengelolaan ruang publik dan infrastruktur.
Menurutnya, kebijakan baru melalui Perda ini harus diarahkan agar PKL tetap berdaya tanpa mengganggu keteraturan kota. Pemerintah di tingkat kelurahan dan kecamatan perlu melakukan pendataan menyeluruh untuk menentukan zona usaha baik yang diperbolehkan, terbatas, maupun terlarang.
Selain itu, PKL juga harus difasilitasi untuk memperoleh perizinan resmi, akses permodalan, pelatihan usaha, dan dukungan digitalisasi pemasaran agar bisa bersaing di era digital.
“PKL bukan masalah kota, tetapi bagian dari ekosistem ekonomi rakyat. Jika ditata dengan hati dan strategi, PKL Bandung bisa naik kelas bahkan mendunia,” tegasnya.
