CIMAHI-GMN,- Pengamat Ekonomi Nasional H. Mahfud Solaiman atau yang akrab disapa Haji Ebod, menilai arah pembangunan dan pengelolaan ekonomi Indonesia saat ini masih jauh dari harapan. Menurutnya, seorang pemimpin sejati harus memahami masalah bangsa dan mampu memberikan solusi nyata, bukan sekadar menciptakan wacana politik.
“Masalah utama bangsa ini adalah penegakan hukum. Maraknya KKN, jual beli jabatan, pungli, mark up anggaran, dan gratifikasi menunjukkan lemahnya moral birokrasi,” ujar H. Ebod saat ditemui di Ruang Kerjanya,Jalan Nanjung, Kel Utama, Kota Cimahi, belum lama ini, Kamis (9/10/2025).
Ia menegaskan, pemberantasan korupsi di Indonesia akan mudah dilakukan jika kepala negara memiliki keberanian dan kemauan politik yang kuat. “Presiden memiliki kekuasaan besar, baik sebagai kepala pemerintahan maupun kepala negara. Tinggal mau atau tidak menegakkan hukum dengan tegas,” tegasnya.
Ketergantungan Impor Hambat Ekonomi Nasional
H. Ebod menyoroti ketergantungan Indonesia terhadap impor pangan seperti gula, kedelai, dan jagung yang dinilainya menjadi penghambat utama kemandirian ekonomi nasional. Padahal, Indonesia memiliki potensi sumber daya alam dan lahan pertanian yang luas untuk mencapai swasembada pangan.
“Setiap tahun kita habiskan hampir Rp30 triliun untuk impor gula. Padahal cukup bangun sentra gula di Kalimantan dan berikan lahan transmigrasi 4 hektar per keluarga, masalah selesai,” ujarnya.
Ia juga mempertanyakan minimnya riset di bidang pertanian dan teknologi pangan. “Kenapa IPB tidak meneliti agar kedelai bisa tumbuh di Kalimantan atau Sulawesi? Negara seperti Israel dan Thailand bisa mandiri karena menerapkan teknologi dalam pertanian,” ujarnya.
Dorong Kemandirian Teknologi Indonesia
Lebih lanjut, H. Ebod menekankan pentingnya kemandirian teknologi nasional sebagai fondasi kemajuan bangsa. Hingga kini, Indonesia belum memiliki produk unggulan berbasis teknologi buatan dalam negeri, sementara banyak BUMN justru bersaing di sektor komersial.
“BUMN seharusnya tidak bersaing dengan swasta. Tugasnya mendorong riset, inovasi, dan industri strategis seperti manufaktur kendaraan dan teknologi energi, bukan mengelola hotel atau properti,” jelasnya.
Menurutnya, Indonesia perlu berani menciptakan produk industri berteknologi tinggi seperti motor nasional atau platform media sosial buatan anak bangsa. “Kalau Jepang, Korea, dan Amerika bisa, kenapa Indonesia tidak?” katanya.
Ketimpangan Ekonomi dan Penduduk Masih Tinggi
H. Ebod juga menilai ketimpangan penduduk dan aktivitas ekonomi yang terpusat di Pulau Jawa menjadi penghambat pertumbuhan ekonomi nasional. Sekitar 60 persen penduduk Indonesia berada di Jawa, dengan perputaran uang terkonsentrasi di Jabodetabek.
“Kalau mau pertumbuhan ekonomi dua digit, industri harus dikembangkan di luar Jawa. Pertumbuhan 5 persen di daerah lebih berarti daripada 10 persen yang hanya terjadi di Jawa,” ujarnya.
Kritik untuk Pemerintah: Belum Ada Terobosan Ekonomi Nyata
Menyoroti pemerintahan saat ini, H. Ebod menilai belum ada kebijakan ekonomi fundamental yang benar-benar mampu menggairahkan sektor riil. Ia menyebut program hilirisasi tambang positif, namun belum menyentuh kebutuhan dasar seperti pangan dan energi.
“Program hilirisasi bagus, tapi kalau gula, kedelai, dan jagung masih impor, itu bohong. Hilirisasi tidak cukup tanpa inovasi industri nasional,” katanya tegas.
Ia bahkan menyebut kebijakan energi Indonesia keliru karena mengekspor minyak mentah dan membeli kembali dalam bentuk BBM olahan dari luar negeri. “Ibaratnya kita jual singkong tapi beli getuk. Nilai tambahnya justru dinikmati negara lain,” ujarnya.
Pendidikan dan Transmigrasi Produktif Jadi Kunci Solusi
Sebagai solusi jangka panjang, H. Ebod mendorong pemerintah memperkuat pendidikan vokasi dan teknologi. Ia menyarankan agar Kartu Indonesia Pintar (KIP) lebih difokuskan bagi mahasiswa di jurusan teknik, pertanian, dan riset terapan.
“Kalau ingin Indonesia maju, arahkan mahasiswa ke bidang teknik, fisika, kimia, dan biologi. Lulusan-lulusan ini yang akan menciptakan produk teknologi nasional,” ujarnya.
Selain itu, ia mengusulkan program transmigrasi produktif berbasis industri dan pertanian untuk pemerataan ekonomi nasional.
“Bangun sentra gula, pabrik tebu, dan kawasan pertanian di luar Jawa agar bisa menciptakan lapangan kerja dan menekan ketimpangan,” katanya.
Menurut H. Ebod, kemandirian pangan, pemerataan penduduk, dan penguasaan teknologi adalah tiga pilar utama menuju Indonesia maju.
“Tanpa terobosan nyata dan pemimpin yang berani mengambil keputusan strategis, Indonesia akan terus tertinggal dari negara tetangga seperti Thailand dan Vietnam,” pungkasnya.
