BANDUNG-GMN,- Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum (Kemenkum) Jawa Barat resmi meluncurkan Dashboard “Si Majalengka” (Sistem Informasi Masterdata Evaluasi Kebijakan Hukum Terlengkap), sebagai terobosan baru dalam membangun ekosistem Knowledge Management tata kelola kebijakan hukum di wilayah.
Inovasi ini tidak sekadar digitalisasi, melainkan jembatan strategis untuk menghubungkan hasil rekomendasi para analis kebijakan dengan para pemrakarsa kebijakan, sekaligus ruang berbagi pengetahuan antara analis hukum, perancang peraturan, peneliti, hingga akademisi.
Dalam agenda peluncuran, Kanwil Kemenkum Jabar juga memperkenalkan fitur-fitur utama Si Majalengka.
Mulai dari Forum Diskusi Kebijakan untuk membahas isu tematik, Kajian Kebijakan sebagai repositori policy brief dan policy paper, Video Kebijakan yang menghimpun dokumentasi diskusi strategis nasional, Agenda Kebijakan untuk menyajikan jadwal forum mendatang, hingga QnA yang memberi ruang bagi publik menyampaikan aspirasi langsung.
Hal ini langsung disambut antusias oleh Funna Maulia Massaile, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, yang menegaskan pentingnya kolaborasi antardaerah.
“Harapannya, semua daerah dapat berjejaring dalam membangun ekosistem sharing knowledge kebijakan yang terhubung, sehingga tata kelola kebijakan di Jawa Barat semakin inklusif dan berkelanjutan,” ujarnya, dalam keterangan resminya, Jumat (3/10/2025).
Dengan ekosistem digital ini, kebijakan di Jawa Barat diarahkan agar lebih tepat sasaran, partisipatif, serta mampu memperkuat daya saing daerah. Manfaatnya bukan sekadar mempermudah teknis, tetapi juga strategis.
Melalui Si Majalengka, setiap hasil kajian bisa lebih mudah dimanfaatkan sebagai basis penyusunan kebijakan. Publik kini juga dapat ikut menyuarakan pandangan lewat fitur QnA maupun forum diskusi.
Lebih jauh, dengan kebijakan yang semakin solid, Jawa Barat berpotensi tampil sebagai role model nasional ekosistem kebijakan berbasis pengetahuan, sekaligus berkontribusi pada peningkatan nilai Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) di tingkat nasional.
Kegiatan ini turut dihadiri oleh Bappelitbangda se-Jawa Barat yang aktif berbagi pengalaman terkait kondisi tata kelola kebijakan di daerahnya masing-masing. Menariknya, Kota Banjar juga menyampaikan tengah mengembangkan sistem serupa dan membuka peluang integrasi bersama.
Dengan peluncuran Dashboard Si Majalengka, Jawa Barat menunjukkan bahwa inovasi kebijakan bukan hanya soal regulasi di atas kertas, melainkan soal bagaimana pengetahuan, data, dan aspirasi publik dirangkai menjadi satu ekosistem yang hidup.
Inisiatif ini diharapkan tidak berhenti pada level konsep, tetapi menjadi gerakan bersama lintas daerah dan lintas pemangku kepentingan untuk membangun tata kelola kebijakan hukum yang lebih responsif, inklusif, dan berdaya saing, sekaligus menjadi pijakan kuat bagi Jawa Barat untuk meneguhkan diri sebagai laboratorium kebijakan berbasis pengetahuan di Indonesia.
