BOGOR, GMN,- Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, melayangkan kritik tajam terhadap perusahaan tambang di kawasan Parung Panjang, Kabupaten Bogor, yang dinilai telah mengabaikan aturan dan merusak fasilitas umum. Dedi menyoroti dampak langsung aktivitas tambang terhadap proyek infrastruktur yang dibiayai pemerintah, menyebut potensi kerugian negara mencapai ratusan miliar rupiah.
“Kalau selama pembangunan ternyata produksi terus berjalan, maka pembangunan tidak akan ada arti. Pemerintah membuang uang dengan percuma, ratusan miliaran jumlahnya,” ujar Dedi dalam unggahan di akun Instagram resminya, dikutip Minggu (21/9/2025).
Dedi mengungkapkan bahwa jalan-jalan yang baru diperbaiki Pemerintah Kabupaten Bogor kini kembali rusak akibat lalu lintas truk-truk tambang yang beroperasi di luar jam seharusnya. Padahal, jalan tersebut dibangun dengan dana besar dari APBD demi menunjang mobilitas masyarakat dan meningkatkan akses wilayah.
Kerusakan infrastruktur ini diperparah oleh aksi mogok sopir truk tambang yang menutup jalan di kawasan Legok, Kabupaten Tangerang-Parung Panjang, beberapa waktu lalu. Kemacetan parah terjadi, memicu konflik antara warga dan sopir. Warga yang marah bahkan membubarkan paksa penutupan jalan tersebut.
Menurut Dedi, tindakan perusahaan tambang yang membiarkan konflik sosial berkembang dan mengabaikan ketentuan jam operasional menunjukkan sikap yang tidak bertanggung jawab terhadap aspek sosial dan lingkungan.
“Karena saudara-saudara tidak menaati apa yang menjadi ketentuan pemerintah, abai terhadap lingkungan, memberikan dampak negatif bagi kepentingan masyarakat, hanya mementingkan kepentingan usahanya saja, maka saya tegaskan bahwa Pemprov Jabar tidak akan segan-segan untuk mengambil tindakan,” tegasnya.
Gubernur Dedi Mulyadi menegaskan dua opsi sanksi yang akan dipertimbangkan oleh Pemprov Jabar terhadap perusahaan tambang nakal: penutupan sementara selama proyek pembangunan berlangsung, atau penutupan permanen.
Ia menambahkan bahwa pemerintah akan terus memantau kondisi sosial di Parung Panjang dan memastikan pembangunan infrastruktur tidak sia-sia akibat kepentingan segelintir pihak.
