Scroll kebawah untuk baca berita/artikel !
Example floating
Example floating
Example 728x250
HeadlineJAWA BARATKAB.BANDUNG BARAT

KBB Raih WTP 5 kali Berturut-turut: Komunikasi Antara Eksekutif dan Legislatif Harus Semakin Intensif

180
×

KBB Raih WTP 5 kali Berturut-turut: Komunikasi Antara Eksekutif dan Legislatif Harus Semakin Intensif

Sebarkan artikel ini
Example 468x60

BANDUNG BARAT-GMN,- Pemerintah Kabupaten Bandung Barat kembali menorehkan prestasi membanggakan dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024. 

Ini menjadi kali kelima secara berturut-turut Pemkab Bandung Barat memperoleh predikat tertinggi dalam pengelolaan keuangan daerah.

Example 300x600

Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dilakukan oleh Kepala Perwakilan BPK RI Jawa Barat, Eydu Oktain Panjaitan, kepada Bupati Bandung Barat Jeje Ritchie Ismail dan Ketua DPRD KBB H. Muhammad Mahdi,Spd di Kantor BPK Perwakilan Jawa Barat, Jumat, (23/5/2025).

Keberhasilan meraih WTP ini menjadi bukti nyata atas komitmen dan integritas seluruh jajaran Pemkab Bandung Barat dalam menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap regulasi keuangan yang berlaku.

Ketua DPRD KBB, Muhammad Mahdi, menyampaikan apresiasi atas sinergi antara eksekutif dan legislatif yang dinilainya menjadi kunci keberhasilan dalam tata kelola keuangan. Pencapaian ini merupakan hasil kerja sama yang solid antara eksekutif dan legislatif serta harus terus dijaga. 

Ia menekankan bahwa opini WTP bukan sekadar pencapaian simbolik, melainkan harus diterjemahkan ke dalam peningkatan layanan publik yang langsung dirasakan masyarakat.

DPRD KBB berkomitmen akan maksimalkan fungsi pengawasan DPRD, terutama untuk memastikan bahwa anggaran daerah benar-benar difokuskan pada program prioritas dan kebutuhan mendesak masyarakat.

“Yang pasti DPRD KBB akan memaksimalkan salah satu fungsi pengawasannya dalam pengelolaan keuangan yang dalam hal ini harus memprioritaskan program program yang bersifat urgent. Dengan cara merelokasi anggaran anggaran yang tidak penting/tidak urgent ke anggaran penting/yang urgent”,ujarnya saat dikonfirmasi Global Media News melalui pesan WhatsApp,Sabtu (24/5/2025).

H.M Mahdi juga menegaskan komitmen DPRD KBB dalam mengawal program kerja 100 hari Bupati, terutama terkait isu strategis seperti penanganan darurat sampah, peningkatan mutu pendidikan, dan penguatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Baca Juga:  BOOMS Usulkan Dana Hibah Dialihkan untuk Program Bela Negara

“Ya paling tidak dari 100 hari kerja yang di sampaikan bupati harus diurai satu per satu, insya Allah kami di DPRD KBB juga akan ikut terlibat mengawal dan mendorong untuk merealisasikan janji janji politik, misalnya yang sudah jadi prioritas utama tentang darurat sampah, masalah pendidikan yang berdampak pada IPM rendah dan masih banyak lagi,” tegasnya.

Menurut H.M Mahdi, mempertahankan opini WTP jauh lebih berat,lebih mahal dibanding meraihnya.

Oleh karena itu, keberhasilan ini harus menjadi momentum memperkuat komunikasi dan kolaborasi antara eksekutif dan legislatif, tak hanya dalam aspek keuangan, tetapi juga seluruh sektor pembangunan.

“Setelah meraih WTP, komunikasi antar lembaga harus lebih intensif, tidak hanya soal keuangan, tapi juga seluruh agenda pembangunan daerah,” imbuhnya.

Dalam kesempatan tersebut, H M Mahdi menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada seluruh jajaran Pemkab Bandung Barat atas pencapaian Opini WTP dari BPK RI.

“Atas nama pimpinan, anggota, dan Sekretariat DPRD KBB, berharap prestasi ini menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang lebih baik”ucapnya.


Example 300250
Example 300250
Example 300250
Example 120x600

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!