BANDUNG, GMN,- Komitmen Kapolda Jabar Irjen Pol Rudi Setiawan memberantas aksi premanisme di Jabar, diapresiasi Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal. Menurutnya, tidak boleh ada tempat bagi premanisme di Jawa Barat.
“Jawa Barat biasa dikenal dengan daerah yang banyak ormas ‘premanisme’. Sekarang akan ditertibkan oleh Pak Kapolda, tentunya hal ini kita apresiasi karena premanisme di Jabar telah meresahkan masyarakat sehingga harus diberantas,” kata Cucun, dilansir rri.co.id, Minggu (18/5/2025).
Seperti diketahui, Pemprov Jabar menandatangani nota kesepakatan dan komitmen bersama untuk meningkatkan keamanan di daerah dengan Polda Jawa Barat dan Polda Metro Jaya. Untuk teknis pengamanan yang akan dilakukan mencakup patroli bersama TNI dan Satpol PP.
Teknisnya akan membangunan pos-pos pengamanan di berbagai lokasi, termasuk kawasan industri, permukiman, pasar, dan proyek pembangunan rumah.
“Tentunya DPR sangat mendukung dan siap mengawal program ini. Tidak boleh ada tempat bagi premanisme di Jawa Barat, termasuk premanisme berkedok ormas,” tegas Legislator dari Dapil Jawa Barat II itu.
Cucun yang juga Anggota Komisi III DPR dengan bidang kerja urusan penegakan hukum itu mengatakan, keberadaan ormas yang menyimpang dari fungsi sosialnya telah mengganggu ketertiban dan rasa aman pelaku usaha. Bahkan aksi-aksi mereka disertai dengan intimidasi, pemerasan, hingga kekerasan.
“Praktik seperti ini tentunya menurunkan kepercayaan investor karena aksi intimidasi dan pemerasan mengganggu operasional usaha,” terang Cucun.
Terkait hal ini, Himpunan Kawasan Industri (HKI) Indonesia melaporkan bahwa banyak investor merasa resah dengan aksi-aksi ormas yang mengganggu operasional industri. Beberapa di antaranya, melakukan demonstrasi, penyegelan, dan bahkan menuntut ‘jatah’ dalam pembangunan pabrik.
Akibatnya, banyak investasi yang batal masuk atau bahkan keluar dari kawasan industri. Belum lagi fenomena ormas yang mengatasnamakan bagian dari debt collector melakukan eksekusi kendaraan warga yang menunggak cicilan.
“Kita sudah sering sekali mendengar debt collector memaksa mengambil kendaraan masyarakat di jalan, padahal urusan gagal bayar diselesaikan tidak dengan cara seperti ini. Praktik-praktik seperti itu sangat mengganggu stabilitas keamanan,” jelas Cucun.
Cucun mendukung ketegasan dari kepolisan termasuk Kapolda Jabar. “Ketegasan dari Pak Kapolda akan memastikan praktik-praktik premanisme di Jabar dapat diminimalisir. Negara tidak boleh kalah dari kelompok yang melakukan kekerasan dan intimidasi. Harus ada sanksi yang tegas agar membuat ‘preman-preman’ ini jera,” tegasnya.
