BANDUNG BARAT-GMN,- Di tengah derasnya tuntutan hibah dari berbagai organisasi kepada pemerintah, Barisan Ormas, OKP, LSM, dan Mahasiswa (BOOMS) justru mengambil langkah berbeda.
Melalui program “BOOMS Peduli”, wadah perkumpulan organisasi ini menyatakan komitmen membangun daerah melalui jalur pendidikan karakter dan bela negara, bukan dana hibah.
Kegiatan yang digelar di kompleks Pemkab Bandung Barat pada Jumat (9/5/2025) ini juga menjadi momen deklarasi resmi BOOMS kepada publik.
Salah satu agenda utama adalah Focus Group Discussion bertema “Quo Vadis Pendidikan di Kabupaten Bandung Barat: Antara Harapan dan Kenyataan”, menghadirkan Kepala Dinas Pendidikan sebagai narasumber.
Diskusi ini menjadi ruang refleksi kritis mengenai tantangan dan arah kebijakan pendidikan di daerah.
Tak hanya itu, BOOMS juga menggelar aksi sosial berupa pembagian sembako untuk panti jompo di sekitar Masjid As Shiddiq, menegaskan komitmen mereka terhadap kerja nyata di masyarakat.
Pernyataan paling mencolok datang dari Pupuhu BOOMS, Didin Suhendar. Ia menyatakan secara tegas bahwa BOOMS menolak menerima hibah dalam bentuk apapun karena dinilai rawan secara administratif dan berisiko hukum, baik bagi organisasi penerima maupun instansi pemerintah.
“Kami tidak ingin terjebak dalam kerumitan SPJ dan audit BPK. Hibah itu rawan, dan kalau bermasalah, bukan hanya penerima yang kena, tapi juga pemerintah,” ujar Didin.
Didin mengusulkan agar anggaran hibah lebih baik dialokasikan untuk program pendidikan bela negara dan pembinaan karakter bagi ormas, LSM, dan pemuda, sejalan dengan visi Gubernur Jabar, Kang Dedi Mulyadi, soal pentingnya pendidikan barak untuk pembinaan remaja bermasalah.
“Kami tidak menuntut hibah. Yang kami usulkan adalah program pembinaan yang lebih strategis dan berkelanjutan,” tambahnya.
Ia menegaskan, deklarasi BOOMS bukan ajang pencitraan, melainkan penguatan legalitas organisasi yang telah tiga tahun berdiri dan kini memiliki SK Kemenkumham serta terdaftar di Kesbangpol.
Sebagai penutup, Didin memberikan pesan tegas kepada seluruh anggota BOOMS agar tidak menyalahgunakan nama organisasi untuk kepentingan pribadi atau tindakan yang bersifat intimidatif.
“Kalau ada yang bawa nama BOOMS untuk hal negatif, laporkan saja ke Satgas Premanisme atau APH. Tidak ada toleransi,” tegasnya.
Deklarasi BOOMS menjadi penanda arah baru gerakan BOOMS di Bandung Barat. Mereka hadir sebagai wadah organisasi yang mengutamakan integritas, menolak praktik transaksional, dan fokus membangun daerah melalui jalur pendidikan dan nilai kebangsaan.
