Jakarta – Staf Khusus Bidang Manajemen Internal, Agust Jovan Latuconsina, menekankan kepada seluruh unit kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk melaksanakan tiga arahan Presiden Joko Widodo kepada Menteri ATR/Kepala BPN, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Arahan tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi daring pada Rabu (31/07/2024).
“Sejak Menteri AHY diangkat, ada tiga tugas utama yang diberikan. Ini tidak bisa dikerjakan sendirian; harus dilakukan bersama-sama dengan jajaran Kanwil (Kantor Wilayah) dan Kantah (Kantor Pertanahan). Mohon masing-masing Kanwil memantau dan mengevaluasi capaian dari tiga instruksi presiden ini, dan laporkan hasilnya kepada kami untuk diteruskan kepada Pak Menteri,” ujar Agust Jovan Latuconsina.
Tiga arahan utama dari presiden untuk Menteri AHY meliputi percepatan pendaftaran tanah di seluruh Indonesia, perluasan implementasi Sertipikat Tanah Elektronik, dan revisi aturan Hak Guna Usaha (HGU) untuk mendukung perdagangan karbon.
Hingga saat ini, lebih dari 115 juta bidang tanah telah terdaftar dan 362 Kantah telah melaksanakan layanan Sertipikat Tanah Elektronik.
Agust Jovan Latuconsina juga meminta agar seluruh jajaran memaksimalkan 7 Layanan Prioritas di Kementerian ATR/BPN. “Masing-masing Kanwil perlu memantau dan melaporkan perkembangan dari Kantah secara rutin,” tegasnya.
Dia menambahkan pentingnya komunikasi hasil kerja kepada masyarakat, dan mengingatkan tentang program optimalisasi EKSISTENSI yang diluncurkan Menteri ATR/Kepala BPN pada April lalu. “Program seperti 7 Layanan Prioritas harus dipromosikan dengan membuat konten-konten terkini, mirip dengan yang dilakukan oleh Kantah Demak dan Pekanbaru. Konten-konten ini akan dilombakan dalam Hantaru 2024,” ujarnya.
Tenaga Ahli Bidang Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik, Herzaky Mahendra Putra, juga menyoroti bahwa Kementerian ATR/BPN memiliki banyak saluran untuk menyebarluaskan informasi mengenai layanan pertanahan. “Dengan 512 Satker yang ada, jika setiap hari ada satu posting-an, berarti akan ada 512 posting-an yang menyebarkan informasi positif kita,” katanya.
Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas), Harison Mocodompis, menambahkan bahwa untuk memantau capaian publikasi masing-masing Satker, Biro Humas telah membuat dashboard yang harus diisi oleh setiap kantor. “Dashboard ini akan menjadi tolok ukur pemahaman dan pelaksanaan komunikasi ketika ada berita atau konten yang harus disebarluaskan,” jelasnya.
Hadir pula dalam rapat tersebut, Tenaga Ahli Bidang Manajemen Internal Mira Permatasari, Tenaga Ahli Bidang Pengembangan Teknologi Informasi Yoyo Budianto, Tenaga Ahli Bidang Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat Diska Putri Pamungkas, serta jajaran Biro Humas, Kepala Kanwil BPN, dan Kepala Kantah se-Indonesia.
