CIMAHI-GMN,- Menyikapi kebijakan efisiensi anggaran dari Pemerintah Pusat, pelaksanaan Forum Group Discussion (FGD) Musrenbang antar kelurahan se-Kota Cimahi tahun ini digelar secara terpadu dalam satu lokasi. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Kelurahan Karangmekar, Kecamatan Cimahi Tengah, Selasa (20/1/2026).
Meski dilaksanakan secara terpusat, FGD Musrenbang Partisipatif ini tetap menjadi tahapan penting dalam menentukan arah kebijakan pembangunan Kota Cimahi Tahun Anggaran 2027.
Forum ini dirancang untuk memastikan seluruh aspirasi masyarakat tetap terakomodasi secara optimal, transparan, dan berjenjang.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh unsur Forkopimda, perwakilan Camat Cimahi Tengah, Lurah Karangmekar, Ketua LPM Kota Cimahi, LPM Kecamatan Cimahi Tengah, LPM Kelurahan Karangmekar, tim fasilitator kelurahan, serta seluruh peserta Musrenbang Kelurahan Karangmekar Tahun 2026.
Wali Kota Cimahi dalam kesempatan ini diwakili oleh Endang, selaku Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Cimahi. Dalam keterangannya kepada awak media, Endang menegaskan bahwa pemadatan pelaksanaan Musrenbang merupakan bagian dari strategi efisiensi anggaran, tanpa mengurangi esensi utama perencanaan pembangunan.
“Pelaksanaan Musrenbang tahun ini tetap berjenjang dari kelurahan, kecamatan hingga kota. Namun, pelaksanaannya kita padatkan dalam satu hari sebagai bentuk penyesuaian terhadap kebijakan efisiensi anggaran,” jelas Endang.
Ia menambahkan, esensi Musrenbang tetap sama, yakni menjaring, membahas, dan memperjuangkan aspirasi masyarakat. Setiap usulan warga akan dicatat dalam formulir resmi, kemudian dibahas secara berjenjang dan diselaraskan dengan program perangkat daerah terkait.
Menurutnya, seluruh usulan masyarakat akan dianalisis secara objektif dan proporsional, dengan mempertimbangkan kondisi riil di lapangan serta kemampuan keuangan daerah.
Tidak semua usulan dapat langsung direalisasikan, sehingga diperlukan penentuan skala prioritas, terutama pada kebutuhan yang paling mendesak di masing-masing wilayah.
Endang juga menjelaskan bahwa pendanaan pembangunan Kota Cimahi tidak hanya bersumber dari APBD, tetapi diupayakan melalui berbagai skema pendanaan lain, seperti bantuan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Pusat, serta kolaborasi dengan pihak swasta melalui program CSR, termasuk partisipasi aktif masyarakat.
“Musrenbang merupakan agenda rutin tahunan yang strategis untuk memastikan pembangunan benar-benar berdampak bagi masyarakat. Usulan prioritas akan direalisasikan sesuai kemampuan anggaran agar pembangunan di wilayah dapat terwujud,” pungkasnya.
