CIMAHI – GMN; Ketua Komisi III DPRD Kota Cimahi, H. Asep Rukmansyah, S.E., menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran Pemerintah Pusat berdampak signifikan terhadap keuangan daerah, termasuk Kota Cimahi. Saat ditemui di ruang kerjanya, Asep mengungkapkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Cimahi Tahun 2026 mengalami pemangkasan cukup besar.
Menurutnya, anggaran yang semula diproyeksikan mencapai sekitar Rp1,7 triliun harus berkurang hampir Rp238 miliar, sehingga menyisakan kisaran Rp1,3 triliun. Pengurangan ini merupakan konsekuensi dari efisiensi anggaran nasional yang berdampak pada berkurangnya dana transfer dari Pemerintah Pusat melalui Kementerian Keuangan maupun Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
(3/12/2025)
Asep menegaskan bahwa meski terjadi penyesuaian anggaran, DPRD bersama Pemerintah Kota Cimahi tetap menjaga agar program prioritas tidak terdampak. Sektor pembangunan infrastruktur, kesehatan, pendidikan, serta program pemberdayaan masyarakat tetap menjadi fokus utama dan dipertahankan sesuai visi-misi yang telah tertuang dalam RPJMD.
“Efisiensi tetap dilakukan, namun hanya pada kegiatan non-prioritas seperti perjalanan dinas, konsumsi kegiatan, dan beberapa agenda internal eksekutif maupun legislatif. Hal ini untuk memastikan program strategis masyarakat tidak terganggu,” jelasnya.
Skema Baru PPM: Pembagian Berdasarkan Jumlah RT
Asep juga menjelaskan perubahan skema Program Pemberdayaan Masyarakat (PPM) yang kini lebih bersifat proporsional. Jika sebelumnya setiap RW menerima alokasi rata-rata Rp100 juta, mulai tahun 2026 pembagian akan disesuaikan dengan jumlah RT di masing-masing RW.
Dengan konsep ini, wilayah dengan jumlah RT lebih banyak akan mendapatkan dana lebih besar agar pemanfaatannya lebih tepat sasaran. Dana PPM diharapkan fokus pada kegiatan yang langsung dirasakan masyarakat, seperti perbaikan jalan lingkungan, drainase, Posyandu, penguatan UMKM, serta pengembangan kegiatan Karang Taruna. Skema baru ini juga memastikan dana tidak digunakan untuk pembangunan fisik berskala besar.
Asep berharap kebijakan ini mampu menjaga efektivitas anggaran sekaligus memastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi, meskipun Kota Cimahi mengalami penyesuaian anggaran akibat efisiensi nasional.
“Kami berupaya agar anggaran yang tersedia tetap memberikan manfaat maksimal bagi seluruh warga Cimahi. Walaupun ada efisiensi dari Pemerintah Pusat, pelayanan publik dan pembangunan tetap harus berjalan,” pungkasnya.
