CIMAHI-GMN,- Kejaksaan Negeri (Kejari) Cimahi menetapkan perwalian bagi tiga anak dari seorang ibu yang dinilai tidak mampu memberikan pengasuhan dan pemenuhan hak anak secara layak.
Penetapan ini dilakukan bersamaan dengan pemberian bantuan layanan kependudukan dan sosial, dalam kegiatan yang berlangsung di Aula Ruang Rapat Kejari Cimahi, Senin (1/12/2025).
Kepala Kejari Cimahi Nurintan M. N. O Sirait,SH, MH menjelaskan bahwa kasus ini berawal dari temuan pada 5 November 2020 di salah satu kelurahan, ketika petugas menemukan seorang ibu dengan tiga anak berusia 6 tahun, 3 tahun, dan 2 tahun.
Seluruh anak belum memiliki identitas resmi karena lahir di luar pernikahan yang sah, sementara sang ibu juga tengah mengandung anak keempat.
Kondisi tersebut dikhawatirkan berpotensi menimbulkan pengabaian hingga risiko kekerasan terhadap anak.
Melalui bidang intelijen, Kejari Cimahi melakukan pengumpulan data dan profiling, kemudian meneruskan penanganan kepada Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) untuk proses perwalian.
Langkah ini sesuai kewenangan Jaksa Pengacara Negara dalam mengajukan permohonan perwalian demi kepentingan umum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kejaksaan, Undang-Undang Perlindungan Anak, serta Undang-Undang Perkawinan.
Koordinasi Lintas Instansi
Dalam penanganan kasus ini, Kejari Cimahi menggelar serangkaian rapat koordinasi dengan perangkat daerah dan stakeholder terkait, termasuk kelurahan, RT/RW, Dukcapil, BPJS Kesehatan, Puskesmas, Posyandu, Dinas Sosial, DP3AP2KB, Baznas, serta unsur masyarakat sekitar.
Kolaborasi tersebut menghasilkan beberapa capaian penting, antara lain:
Penerbitan akta kelahiran dan identitas anak serta pencantuman dalam Kartu Keluarga oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
Pemeriksaan kesehatan gratis bagi ibu dan anak, termasuk imunisasi tetanus untuk ibu hamil serta pemenuhan imunisasi dasar lengkap bagi ketiga anak.
Pendaftaran bantuan Makanan Bergizi bagi Balita dan Ibu Hamil (MBB) dan dukungan layanan kesehatan melalui BPJS.
Bantuan sosial, konseling, dan pelatihan kerja untuk mendukung kemandirian ekonomi sang ibu.
Penyediaan tempat tinggal sementara melalui kerja sama dengan Baznas Kota Cimahi.
Pemilihan dan penilaian calon wali yang dinilai layak untuk mengasuh dan menjamin masa depan ketiga anak.
Permohonan perwalian telah diajukan Jaksa Pengacara Negara ke Pengadilan Agama Cimahi, melibatkan dua calon wali individu dan satu yayasan yang sebelumnya menyatakan kesediaannya.
Pemkot Cimahi Apresiasi Langkah Kejari
Wakil Wali Kota Cimahi, Adhitia Yudisthira, mengapresiasi kesigapan Kejari dalam menangani kasus yang dianggap sebagai persoalan sosial yang sering kali tidak terungkap di permukaan.
“Kami berterima kasih kepada Kejari Cimahi yang telah membantu pemerintah daerah dan warga. Perlindungan anak adalah tanggung jawab bersama. Anak-anak ini harus mendapatkan kepastian pengasuhan dan masa depan yang baik,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa UPTD, kelurahan, dan seluruh pihak terkait harus memastikan pengawasan yang ketat terhadap proses perwalian, terutama berkaitan dengan tumbuh kembang anak.
“Anak-anak adalah investasi masa depan. Setiap prosesnya harus dikawal dengan serius,” tutupnya.
Negara Hadir bagi Masa Depan Anak
Kejari Cimahi menegaskan bahwa langkah ini merupakan wujud nyata hadirnya negara dalam melindungi anak-anak rentan agar memperoleh hak identitas, kesehatan, pengasuhan yang layak, dan jaminan masa depan yang lebih baik.
