CIMAHI – GMN — Ketua DPRD Kota Cimahi, Wahyu Widyatmoko, S.H., menggelar Reses Masa Persidangan III Tahun 2025 di Hotel Valore, Jalan Baros No. 57, Kelurahan Utama, Kecamatan Cimahi Selatan, Sabtu (22/11/2025). Kegiatan tersebut menghadirkan para Ketua RW, tokoh masyarakat, dan warga dari tiga kelurahan di Dapil 4, yakni Kelurahan Utama, Leuwigajah, dan Cibeber.
Wahyu menegaskan bahwa reses merupakan momentum penting bagi anggota DPRD untuk mendengar langsung kebutuhan masyarakat. “Reses ini kami manfaatkan untuk berdiskusi dan menggali keluhan di setiap wilayah, terutama dari para Ketua RW yang mengetahui kondisi lingkungan secara langsung,” ujarnya saat ditemui awak media.
Aplikasi Aduan Digital: Warga Bisa Sampaikan Aspirasi Lewat Sekali Klik
Dalam reses ini, Wahyu juga memperkenalkan aplikasi/tautan aduan digital yang dapat diakses melalui nomor WhatsApp 0821-2120-8008 atau barcode khusus. Aplikasi tersebut menampilkan berbagai menu pengajuan terkait kebutuhan warga, termasuk program Pokok Pikiran (Pokir) anggota DPRD.
“Warga cukup klik menu yang tersedia, lalu permohonan akan diteruskan dan mendapat respons otomatis layaknya sistem robot. Ke depan, aplikasi ini akan disempurnakan agar bisa terintegrasi dengan dinas-dinas terkait di Pemerintah Kota Cimahi,” jelasnya.
Drainase, Rutilahu, dan Air Bersih Jadi Aspirasi Terbanyak
Dalam sesi dialog, sejumlah Ketua RW mengeluhkan persoalan drainase, terutama di tengah curah hujan tinggi yang berpotensi menyebabkan banjir lingkungan.
Selain itu, warga juga banyak mengajukan permohonan perbaikan rumah tidak layak huni (Rutilahu). Wahyu menegaskan bahwa syarat utama pengajuan adalah dokumen kepemilikan tanah yang sah, namun tidak harus berupa sertifikat. “AJB, girik, leter C, ataupun segel bisa digunakan. Yang terpenting pemohon benar-benar membutuhkan,” katanya.
Sementara itu, Kelurahan Utama disebut menghadapi persoalan serius terkait ketersediaan air bersih, mengingat banyak warga masih bergantung pada pasokan dari perusahaan sekitar. Wahyu menilai masalah ini harus segera dicarikan solusi bersama Pemkot Cimahi.
“Kita khawatir jika ke depan ada perusahaan tutup, masyarakat bisa kesulitan air. Ini menjadi tanggung jawab kita mencari solusi jangka panjang,” tegasnya.
Anggaran Rp 19 Juta per RW Diawasi Ketat
Wahyu juga menyinggung soal anggaran Rp 19 juta per RW untuk program pembangunan lingkungan. Ia memastikan dana tersebut diawasi langsung oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) agar lebih transparan dan tepat sasaran sesuai kebutuhan tiap wilayah.
Terbuka untuk Semua Warga, Pendukung Maupun Bukan Pendukung
Wahyu menegaskan bahwa dirinya mengundang seluruh Ketua RW tanpa melihat latar belakang dukungan politik.
“Saya berkomitmen membantu masyarakat melalui komunikasi yang terbuka. Baik Ketua RT, RW, maupun tokoh masyarakat bisa berinteraksi dengan mudah dengan saya sebagai wakil rakyat,” pungkasnya.
