BANDUNG BARAT-GMN, – Pemerintah Kabupaten Bandung Barat menegaskan komitmennya untuk memperkuat tata kelola perencanaan anggaran Tahun Anggaran 2026 sebagai bagian dari implementasi tahun kedua RPJMD berlandaskan visi-misi AMANAH.
Upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan Sosialisasi Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026, yang digelar sebagai langkah strategis memastikan seluruh perangkat daerah memiliki pemahaman yang seragam dan berbasis regulasi terkini.
Bupati Bandung Barat Jeje Ritchie Ismail menyampaikan bahwa penyusunan anggaran harus berpedoman pada aturan terbaru yang telah ditetapkan pemerintah pusat.
Ia menggarisbawahi pentingnya Permendagri Nomor 14 Tahun 2025 sebagai acuan utama dalam memastikan proses penganggaran berjalan sesuai standar.
“Terbitnya Permendagri Nomor 14 Tahun 2025 memberikan arah yang jelas bagi kita semua. Regulasi ini menjadi panduan penting agar penyusunan APBD dilakukan secara sistematis, terukur, dan sesuai ketentuan,” ujar Bupati Jeje, Jumat (21/11/2025).
Menurutnya, regulasi tersebut bukan hanya menjadi pedoman teknis, namun juga instrumen untuk meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah.
Optimalisasi anggaran, tegasnya, harus mampu menghasilkan manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat.
“Dengan adanya pedoman ini, proses penyusunan APBD bisa lebih sinkron, transparan, dan akuntabel. Ini memastikan arah pembangunan daerah tetap sejalan dengan prioritas nasional dan kebutuhan masyarakat Bandung Barat,” tambahnya.
Bupati Jeje juga menekankan bahwa penyusunan APBD bukan sekadar proses administratif, melainkan kerja strategis yang membutuhkan sinergi kuat antara pemerintah pusat dan daerah. Ia berharap penyusunan APBD 2026 dapat berjalan tepat waktu dan tepat sasaran.
“Mudah-mudahan seluruh prosesnya dapat terlaksana dengan baik sehingga program pembangunan tahun depan benar-benar sesuai dengan ketentuan dan memberikan dampak bagi masyarakat,” ucapnya.
Pada tahun 2026, Pemkab Bandung Barat mengusung tema pembangunan “Peningkatan Akses Infrastruktur Pelayanan Dasar dan Pelayanan Publik”.
Tema ini mencerminkan fokus pemerintah daerah untuk memperkuat fondasi pelayanan masyarakat, baik melalui pembangunan infrastruktur maupun peningkatan kualitas layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan fasilitas umum.
Dengan langkah-langkah tersebut, Pemkab Bandung Barat optimis dapat menghadirkan pengelolaan anggaran yang lebih efektif, responsif, dan berorientasi pada kemajuan daerah serta kesejahteraan masyarakat.
