CIMAHI-GMN,- Upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat terus menjadi perhatian anggota DPRD Kota Cimahi, H. Enang Sahri Lukmansyah. Legislator dari Komisi III DPRD Kota Cimahi ini meninjau langsung sejumlah rumah warga penerima Program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) di Kelurahan Cipageran, Kecamatan Cimahi Utara, Selasa (4/11/2025).
Dalam kunjungan tersebut, H. Enang menyempatkan diri menjenguk Bapak Tatang, warga RT 05 RW 15, yang tengah menderita stroke selama empat bulan terakhir. Selain memberikan dukungan moril, ia juga menyampaikan doa agar warga yang sedang sakit diberi kesembuhan dan kekuatan.
“Kunjungan ini sebagai bentuk silaturahmi dan empati kami terhadap warga. Semoga beliau diberikan kesembuhan oleh Allah SWT,” ujar H. Enang.
Setelah itu, ia melanjutkan peninjauan ke rumah Ibu Karyati, warga RT 03 RW 16, yang telah menerima bantuan perbaikan rumah melalui program Rutilahu dari Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Kota Cimahi. Program ini merupakan bagian dari 504 unit rumah yang dialokasikan Pemerintah Kota Cimahi pada tahun 2025 melalui APBD, dan tersebar di 15 kelurahan.
“Alhamdulillah, tahun ini program Rutilahu bisa segera terealisasi. Ini hasil aspirasi masyarakat yang kami perjuangkan melalui Pokir DPRD selama dua tahun,” tambahnya.
Dalam peninjauan lanjutan, H. Enang juga mengunjungi rumah milik Taryana, warga RW 17, yang mengalami kerusakan parah di bagian dapur akibat hujan deras dan kondisi bangunan yang rapuh. Menurutnya, masih banyak warga di Cipageran yang tinggal di rumah tidak layak huni dan membutuhkan perhatian pemerintah.
“Di wilayah ini masih ada sekitar 400 kepala keluarga yang menempati rumah tidak layak huni. Totalnya di Kota Cimahi diperkirakan mencapai 30.000 unit rumah yang perlu diperbaiki,” jelasnya.
H. Enang menegaskan, persoalan rumah tidak layak huni harus menjadi perhatian serius Pemerintah Kota Cimahi. Namun, ia juga mengingatkan pentingnya pemahaman masyarakat terkait keterbatasan anggaran APBD.
“Kita semua berharap perbaikan rumah warga bisa terus berjalan, meski tentu harus disesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah,” tutupnya.
