JAKARTA, GMN,– Keputusan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyegel puluhan tempat wisata di kawasan Puncak, Bogor, menuai kritik tajam. Anggota DPR RI Fraksi Gerindra, Mulyadi, meminta Presiden Prabowo Subianto turun tangan langsung menangani dampak kebijakan yang disebutnya “kurang tepat” dan berujung bencana ekonomi.
Penyegelan 33 unit usaha wisata di atas lahan kerja sama operasional (KSO) PT Perkebunan Nusantara (PTPN), termasuk pencabutan izin 9 unit usaha, dinilai Mulyadi telah memicu gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) dan membuat ribuan warga kehilangan mata pencaharian.
“Ribuan orang kehilangan pekerjaan, banyak usaha berhenti total, ini bukan hanya soal izin, tapi sudah jadi darurat kemanusiaan,” tegas Mulyadi saat ditemui di Jakarta, Jumat (10/10/2025).
Menurutnya, kebijakan Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq telah menimbulkan efek domino. Sektor pendukung seperti UMKM, hotel, dan restoran di kawasan Puncak ikut terdampak parah. Omzet turun drastis, sementara beban ekonomi masyarakat terus meningkat.
Tak hanya itu, ia memperingatkan bahwa krisis ini juga menggerus pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pajak, sekaligus meningkatkan potensi kriminalitas dan angka anak putus sekolah.
“Ini terjadi di wilayah yang sangat dekat dengan kediaman pribadi Presiden di Babakan Madang. Kami mohon Pak Presiden tidak tutup mata,” ujar Mulyadi, yang juga merupakan anggota DPR dari Dapil Kabupaten Bogor.
Sebelumnya, Menteri Hanif menegaskan penyegelan dilakukan karena pelaku usaha tidak patuh terhadap perintah pembongkaran bangunan yang melanggar ketentuan tata ruang dan lingkungan. Namun, Mulyadi menilai pendekatan yang diambil terkesan sepihak dan minim solusi.
“Kebijakan ini seolah hanya fokus pada penertiban, tanpa ada jalan keluar bagi warga yang terdampak. Ini terlalu serampangan,” katanya.
Mulyadi mendesak agar pemerintah mengambil langkah komprehensif menyeimbangkan perlindungan lingkungan, dengan keberlangsungan ekonomi warga.
Kini, semua mata tertuju ke Istana. Apakah Presiden Prabowo akan merespons desakan dari kader partainya sendiri dan mengevaluasi langkah Menteri LH? Masyarakat Puncak berharap solusi konkret segera datang.
